Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

APBD Jember 2023 Akomodasi Program Usulan Masyarakat Rp 108 M

Bupati Hendy Siswanto dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menunjukkan naskah kesepakatan bersama KUA-PPAS 2023.

Jember (beritajatim.com) – Defisit postur Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2023 meningkat Rp 143,5 miliar menjadi Rp 284,469 miliar. Salah satunya untuk mengakomodasi program usulan masyarakat yang dilewatkan DPRD Jember atau biasa disebut sebagai program pokok-pokok pikiran (pokir).

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) adalah dasar bagi pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Semula Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember menganggarkan belanja Rp 4,007 triliun dan pendapatan daerah Rp 3,866 triliun. Namun setelah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Jember, nominal belanja bertambah Rp 200 miliar menjadi Rp 4,207 triliun dan nominal pendapatan daerah meningkat menjadi Rp 3,923 triliun.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, peningkatan asumsi defisit ini dikarenakan adanya sejumlah tambahan alokasi anggaran sebagaimana hasil rapat bersama TAPD dan Badan Anggaran. “Salah satunya untuk mengakomodasi program usulan masyarakat yang diajukan melalui anggota DPRD Jember sebesar Rp 108 miliar,” katanya, Rabu (24/8/2022).


“Nominal sebesar itu sebarannya hampir di semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Itemnya banyak. Ada yang berupa bantuan alat hadrah, pembangunan musala, dan bahkan ada yang minta kaos olahraga. Semua sesuai dengan permintaan masyarakat,” kata Halim.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menegaskan, usulan masyarakat melalui anggota Dewan ini harus diakomodasi. “Saya mungkin satu-satunya orang di Indonesia yang berpendapat bahwa APBD tanpa pokir (pokok pikiran) itu cacat komposisi, karena APBD itu isinya program bupati dan DPRD,” katanya.

Tambahan anggaran lainnya di antaranya sebesar Rp 9 miliar untuk penerangan jalan umum (PJU), Rp 3,5 miliar untuk barikade dan tribun, Rp 3,5 miliar untuk pengelolaan sampah, dan pavingisasi atau pemeliharaan jalan lingkungan sebesar Rp 67 miliar.

“TAPD meyakinkan Badan Anggaran bahwa semua akan terlaksana. Catatan dari saya selaku Ketua DPRD Jember, ayo ini kan kami punya fungsi pengawasan. Kita awasi sejak Januari 2023. Kalau tidak mencapai target ya kita geser pada Perubahan APBD 2023,” tambah Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.

Hasil pembahasan KUA-PPAS ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh Bupati Hendy Siswanto dan pimpinan DPRD Jember di kantor Pemkab Jember, Rabu (24/8/2022). “Saya berterima kasih kepada teman-teman Dewan yang semakin bagus ke depan. Ada usulan, ada koreksi, itu biasa. Tidak ada problem buat kita sepanjang itu buat masyarakat,” kata Hendy. [wir/kun]

 


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Shin Tae Yong Puji Rumput Lapangan Thor Surabaya

Menjajal Mobil Listrik Wuling Air ev