Politik Pemerintahan

APBD 2020 Tak Wajar, Bupati: Jember Terancam Tak Peroleh Insentif

Bupati Hendy Siswanto (kanan) dan Ketua DPRD Itqon Syauqi menandatangani penyerahan LHP BPK 2020

Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menilai opini tidak wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 merugikan masyarakat.

“Akibatnya Pemerintah Kabupaten Jember bisa tidak dapat DID (Dana Insentif Daerah) yang jumlahnya cukup besar dari pemerintah pusat,” kata Hendy kepada beritajatim.com, Selasa (1/6/2021) pagi.

Hendy mewarisi opini jeblok ini dari pemerintahan Bupati Faida. Sebelumnya APBD 2019 dinilai disclaimer atau tidak memenuhi kelayakan akuntansi pengelolaan anggaran. “Ini warisan kerja (pemerintahan) pada 2020. Saya kira ini bagian dari perjalanan pemerintahan saya yang harus dijalankan dan buat saya ini dijadikan motivasi agar pada 2021 Pemerintah Kabupaten Jember wajib mendapatkan yang terbaik,” katanya.

Ada tujuh hal bersifat material yang menyebabkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Jember 2020 tidak disajikan secara wajar. Pertama, tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020.

Kedua, jumlah penyajian belanja pegawai sebesar Rp 1.302,44 miliar serta belanja barang dan jasa sebesar Rp 937,97 miliar tidak sesuai dengan penjabaran APBD dan merupakan hasil pemetaan (mapping) yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada laporan operasional. Akibatnya, belanja pegawai disajikan lebih rendah, sedangkan belanja barang dan jasa disajikan lebih tinggi, masing-masing sebesar Rp 202,78 miliar.

Ketiga, terdapat realisasi pembayaran senilai Rp 68,80 miliar dari angka Rp 1.302,44 miliar yang disajikan dalam belanja pegawai, yang tidak menggambarkan substansi belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi tersebut merupakan pembayaran yang terjadi karena kesalahan penganggaran dan realisasi belanja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Keempat, dari jumlah Rp 126,08 miliar yang disajikan sebagai kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020, di antaranya terdapat sebesar Rp 107,09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank, sesuai ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, terdapat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp 31,57 miliar dari jumlah sebesar Rp 111,94 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

Keenam, tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tidak melakukan rekapitulasi realisasi belanja sebesar Rp 66,59 miliar atas mutasi persediaan dan saldo akhir persediaan yang bersumber dari belanja barang dan jasa yang berasal dari dana BOS dan PPG. Atas realisasi belanja tersebut, tidak diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai beban persediaan.

Terakhir, pada penyajian nilai perolehan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan atas aset tetap – jalan, irigasi,dan jaringan masing-masing sebesar Rp 3.470,53 miliar, Rp 2.007,36 miliar, dan Rp 141,46 miliar, terdapat aset tetap – jalan, irigasi, dan jaringan berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan yang belum dan/atau tidak diatribusikan secara tepat ke aset induknya. Ini mempengaruhi akurasi perhitungan beban dan akumulasi penyusutan.

Apabila Pemerintah Kabupaten Jember melakukan atribusi aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan tersebut ke aset induknya secara tepat, maka penyajian nilai akumulasi penyusutan dan beban penyusutan akan berbeda secara signifikan. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar