Politik Pemerintahan

Apakah Aksi Represi oleh Aparat akan Pukul Balik Pemerintahan Jokowi?

Jember (beritajatim.com) – Aksi mahasiswa menolak sejumlah regulasi dan menuntut penyelamatan Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang pekan ini seharusnya tak perlu direspons dengan kekuatan represif berlebihan oleh pemerintah.

“Seharusnya ini menjadi momentum yang tepat untuk petinggi aparat keamanan dalam menjalankan pengawasan internal untuk menertibkan anggotanya di lapangan,” kata Muhammad Iqbal, pengajar ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (28/9/2019).

“Namun apakah momentum itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya guna menjaga situasi politik yang lebih stabil dan kondusif, masih perlu waktu nampaknya,” tambah Iqbal.

Jatuhnya korban jiwa dan luka-luka serta pengamanan aparat yang cenderung represif, menurut Iqbal, patut disesalkan. “Apakah kemungkinan ini menjadi pukulan balik buat pemerintah? Ini pun agak terlampau jauh ke arah bandul politik macam itu. Mengapa? Karena memang tuntutan mahasiswa bukan untuk mengganti rezim,” kata Iqbal.

“Tuntutan mereka sederhana: buatlah kebijakan yang memihak kepentingan rakyat. Jika aparat represif dalam menangani aksi-aksi damai dalam tuntutan itu, saya kira malah akan lebih memperbesar gelombang tuntutan,” kata mantam aktivis Reformasi 98 ini.

“Kalau pun kemungkinan terjadi pergeseran arah tuntutan untuk mengganti rezim, itu jelas bukan karena tuntutan mahasiswa milenial. Tapi bisa saja karena pemerintah sendiri yang kurang atau bahkan tidak cakap menangani gelombang tuntutan, sehingga memicu terjadinya krisis kepercayaan lainnya dari elemen masyarakat selain mahasiswa,” tambah Iqbal. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar