Politik Pemerintahan

Anis, Kamil, Ganjar, dan Khofifah (3)

Ainur Rohim Penanggung Jawab beritajatim.com dan Ketua PWI Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Kali ketiga pertarungannya di pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim, Khofifah Indar Parawansa baru bisa merebut kemenangan. Dia terjun di Pilgub Jatim 2008, 2013, dan 2018.

Berpasangan dengan Bupati Trenggalek, Emil E Dardak, pasangan ini mengungguli duet Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Puti Guntur Soekarnoputra yang diusung PDIP, PKB, Partai Gerindra dan PKS.

Khofifah menjadi wanita kedua di Indonesia yang menjabat sebagai gubernur. Adalah Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten) yang pernah menduduki jabatan serupa berpasangan dengan Rano Karno, yang diusung Partai Golkar dan PDIP.

Nama Khofifah selalu masuk dalam hasil survei sejumlah lembaga terkait dengan figur yang potensial masuk bursa Pilpres 2024. Khofifah bersama tiga gubernur lainnya di Pulau Jawa: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Untuk sementara, hasil survei Indobarometer yang dirilis pada bulan Februari 2021 menempatkan Khofifah dengan capaian elektabilitas 4,1 persen. Elektabilitas Khofifah mengalami penurunan dari survei sebelumnya di bulan Oktober 2020, yakni 4,3 persen. Sementara di survei bulan Juli 2020, Khofifah mendapat 3,8 persen.

Sekadar komparasi, tiga gubernur lainnya yang masuk hasil survei Indobarometer memiliki elektabilitas lebih tinggi vis a vis Khofifah.

Hasil mengejutkan survei Indobarometer menempatkan Ridwal Kamil (Jabar) yang elektabilitasnya melejit jauh. Kendati Prabowo Subianto masih berada di puncak dengan tingkat elektabilitas 17,2 persen, setelah sebelumnya sempat turun dari 17,6 persen pada survei bulan Juli 2020 dan menjadi 16,8 persen pada survei bulan Oktober 2020.

Ridwan Kamil, menyodok peringkat kedua dengan 16,1 persen. Kamil mengungguli bakal capres lain yang juga berlatar belakang gubernur.  Ganjar Ganjar Pranowo (Jateng) di peringkat ketiga dengan 15,9 persen, dan Anies Baswedan (DKI Jakarta) di peringkat keempat dengan 7,6 persen, dan  Khofifah Indar Parawansa di peringkat keenam dengan 4,3 persen.

Hasil survei sejumlah lembaga tersebut berfungsi untuk memetakan sejak dini figur yang berpotensi masuk dalam kontestasi Pilpres 2024. Sekali pun tentu masih banyak faktor lain yang mempengaruhi perhelatan politik tersebut, satu di antaranya akses figur untuk memperoleh tiket   masuk bursa Pilpres 2024.

Khofifah, Ridwan Kamil, dan Anies Baswedan adalah tokoh tak berpartai. Memang, Khofifah pernah aktif di PPP dan PKB. Tapi, lebih 10 tahun terakhir ini, Khofifah tak mengikatkan diri di satu partai tertentu.

Dibandingkan dengan tiga gubernur lainnya di Pulau Jawa, Khofifah memiliki beberapa kelebihan. Satu di antaranya, cukup lama Khofifah memimpin Muslimat NU. Organisasi kemasyarakatan yang dikenal memiliki jejaring sosial luas, bersifat otonom, kultur bottom up yang teruji, dan loyalitas yang kuat kepada kepemimpinan Khofifah.

Dalam konteks dan perspektif politik elektoral, jejaring Muslimat NU jauh lebih kuat dan efektif dibanding partai tertentu. Hal itu setidaknya telah dibuktikan Khofifah dan tokoh Muslimat NU dalam relasinya dengan kontestasi politik di tingkat nasional, regional, dan lokal.

Tiga kali terjun di Pilgub Jatim (2008, 2013, dan 2018), Khofifah memperoleh sokongan dan dukungan politik penuh dari Muslimat NU. Demikian pula sejumlah bupati-wakil bupati, wali kota-wakil wali kota di Jatim yang terpilih dalam Pilkada serentak 2018 atas dukungan Muslimat NU. Seperti Bupati Bojonegoro, Wakil Bupati Kediri, dan lainnya.

Jejaring dan akar sosial yang begitu kuat, mapan, dan loyalitas kepada kepemimpinan yang tak terbelah, mengakibatkan Muslimat NU selalu dilirik dan diperhitungkan siapa pun. Tak terkecuali kalangan aktivis dan praktisi politik. Muslimat NU di era kepemimpinan Khofifah kerapkali ditempatkan sebagai faktor yang mempengaruhi satu kontestasi politik.

Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 menempatkan Muslimat NU dan Khofifah sebagai figur dan komponen penting untuk merebut suara konstituen, terutama di Pulau Jawa (Jateng dan Jatim).  Karakter gerakan Muslimat NU yang otonom, bottom up, dan kepatuhan tinggi kepada elitenya, membuat aktivis politik mana pun meraih manfaat politik dan lainnya dalam relasinya dengan mereka.

Kepemimpinan Khofifah di Muslimat NU beberapa periode hingga sekarang adalah nilai poin bersifat strategis yang tak dimiliki  Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil. Artinya, Khofifah memiliki kendaraan sendiri, kendati bukan dalam bentuk parpol,  yang sangat diperhitungkan elite parpol mana pun untuk digandeng, mengingat efektifitas jejaring dan besarnya jumlah anggota Muslimat.

Meminjam terminologi yang dikemukakan Herbert Feith tentang tipologi pemimpin di Indonesia, Khofifah yang lahir di Kota Surabaya pada Rabu, 19 Mei 1965 ini, lebih tepat ditempatkan dan mendekati sebagai tipe pemimpin solidarity maker, yang berbeda dengan tipologi pemimpin teknokratik-adiministratur. Tipe pemimpin teknokratik-administratur lebih banyak dihasilkan melalui institusi militer.

Ramlan Surbakti, Guru Besar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Airlangga Surabaya mengemukakan, tipe pemimpin solidarity maker adalah  pemimpin yang bisa menggalang hubungan masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat, bisa menampung, dan menerjemahkan aspirasi masyarakat, dan sebagainya.

Mestinya itu kepemimpinan politik tidak mungkin dicapai melalui pendidikan militer. Menurut Ramlan, walaupun tipe solidarity maker juga harus tumbuh dari akar, dari bawah, berkecimpung dengan masyarakat, pemimpin itu  dipercaya masyarakat. Kalau pemimpin itu bertindak, dia mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Yang saya maksud dengan pemimpin politik itu pemimpin yang dimatangkan, yang berhadapan dengan persoalan-persoalan dari bawah. Jadi, ia pemimpin pergerakan. Bukan pergerakan dalam arti yang subversif atau semacamnya. Tapi memang dari bawah, pemimpin organisasi masyarakat,” tegas Ramlan Surbakti.

Dibandingkan dengan tiga gubernur lain di Pulau Jawa, Khofifah yang meraih gelar S-1 Ilmu Politik dari FISIP Unair dan S-2 dari FISIP UI Jakarta ini, lebih kenyang di lapangan politik praktis. Dia berkiprah di politik praktis tak sekadar di era reformasi. Hasil Pemilu 1997, Khofifah terpilih sebagai anggota DPR RI dari PPP.

Khofifah dipercaya sebagai juru bicara PPP di sidang umum MPR RI tahun 1998 silam, untuk membacakan pidato pernyataan sikap Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP). Isi pidato tersebut sangat  kritis  terhadap pelaksanaan rezim Orde Baru. Hampir segenap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terperanjat dengan pidato yang menohok jantung penguasa Orde Baru tersebut.

FPP membuka dan mengutarakan berbagai kekurangan dan kecurangan Pemilu 1997 seraya melengkapi pidato dengan berbagai ide tentang pembaruan politik dan penguatan demokrasi. Setelah reformasi 1998 datang, Khofifah melabuhkan karir politiknya di PKB. Hasil Pemilu 1999, dia terpilih sebagai anggota legislatif dan duduk sebagai wakil ketua DPR.

Sebagai pemimpin politik yang kenyang pengalaman dari bawah, pernah terlibat langsung sebagai aktivis parpol, dan sekarang memegang kepemimpinan di ormas Muslimat NU, ketiga faktor tersebut yang menjadi pembeda paling tegas antara Khofifah di satu pihak dengan Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ganjar Pranowo di pihak lain. Deskripsi tersebut seyogyanya tak ditempatkan sebagai narasi dikotomis yang dipertentangkan.

Relasi yang kuat antara Khofifah dan massa Muslimat NU dan paralelisme religius-sosiologis yang terbangun lama menumbuhkan kepatuhan, ketaatan, dan loyalitas tinggi massa akar rumput Muslimat NU dengan pemimpinnya.

Tesis tersebut telah terbuktikan secara faktual dan obyektif di Pilgub Jatim 2008, 2013, 2018, dan agenda-agenda lain di lapangan politik praktis maupun institusi keormasan. Warga dan anggota Muslimat NU secara loyal terus mendukung proses kontestasi politik yang dilakoni Khofifah di tiga perhelatan Pilgub Jatim secara paripurna dan istiqomah. Kalau pun terjadi deviasi pilihan politik, persentasenya kecil dan tidak signifikan.

Sebagai pemimpin yang tumbuh dari bawah, memiliki akar kuat di level civil society santri wanita Islam Tradisional (NU), terutama di Jatim, Jateng, Jabar, dan provinsi lain di Indonesia, positioning politik dan sosiologis seperti itu menempatkan Khofifah sebagai elite yang terus dipertimbangkan eksistensinya.

Kalau kita boleh memberikan kesimpulan sederhana bahwa dalam konteks politik Indonesia modern sekarang, Megawati Soekarnoputri dan Khofifah Indar Parawansa adalah dua wanita yang sama-sama memiliki pengaruh politik kuat di Indonesia.

Keduanya berada di kanal komunitas sosial politik yang berbeda. Megawati sebagai ketua umum PDIP sangat kuat dan mengakar pengaruh politiknya  di komunitas Nasionalis Soekarnoisme, yang memiliki relasi ideologis, politik, kultural, dan sosiologis yang panjang dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), yang didirikan Bung Karno tahun 1927 di Kota Bandung.

Di sisi lain, Khofifah Indar Parawansa memiliki akses kuat pada jaringan Muslimat NU dan khususnya komunitas kaum wanita Islam Tradisional. kepemimpinannya Khofifah di Muslimat NU kokoh dengan tingkat kepatuhan serta loyalitas tinggi. Karena itu, posisi Khofifah di Muslimat NU tak pernah diterpa fenomena keretakan konsolidasi dan integrasi organisasi.

Sebagai ketua umum PP Muslimat NU, Khofifah dimatangkan dengan berbagai persoalan yang muncul di massa akar rumput. Sebab, jaringan organisasi ini bukan sekadar berada di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Struktur jaringan Muslimat NU terbangun hingga di level kecamatan, desa dan kelurahan, RW serta RT.

Kegiatan keagamaan berupa pengajian, tahlilan, dan lainnya merekatkan nilai-nilai sosiologis dan institusional antaranggota Muslimat NU. Praktek kegiatan keagamaan tersebut memiliki nilai ikatan dan integrasi sosial jauh lebih kuat dan melembaga dibanding nilai-nilai ideologi politik yang hanya bersifat duniawi.

Memang, tidak setiap pola kepemimpinan cocok untuk segala zaman, antara konteks zaman dengan tipe kepemimpinan itu berkaitan erat. Infrastruktur politik sekarang, yang ditandai dengan demokrasi politik yang kuat, pemilihan pemimpin nasional dengan sistem demokrasi elektoral, makin menguatnya  peran pers sebagai pilar keempat demokrasi, dan civil society makin otonom,  maka kemungkinan tampilnya pemimpin nasional tipe solidarity maker di puncak kekuasaan terbuka lebar.

Kalau pun  ada hambatan politik yang menghadang, kemungkinan besar bersumber dari praktek oligarki politik kepartaian  dan personifikasi politik yang cenderung makin menguat di lanskap politik Indonesia kontemporer.

Hasil survei tentang elektabilitas politik figur tetap penting untuk diperhatikan dan dikalkulasi. Namun demikian, latar institusional dan akses penguasaan figur tokoh terhadap institusi jadi penting dipertimbangkan agar bisa leading di kontestasi demokrasi elektoral seperti Pilpres 2024.

Dalam konteks ini, positioning politik Khofifah lebih meyakinkan pengambil kebijakan final di parpol vis a vis figur dan tokoh lainnya. [air/habis]


Apa Reaksi Anda?

Komentar