Politik Pemerintahan

Anis, Kamil, Ganjar, dan Khofifah (1)

Ainur Rohim Penanggung Jawab beritajatim.com dan Ketua PWI Jatim

Surabaya (beritajatim.com)—Empat provinsi di Pulau Jawa dipimpin para tokoh politik yang berusia relatif muda. DKI Jakarta dipimpin M Anis Baswedan, Jabar di bawah Gubernur Ridwan Kamil, Jateng dikendalikan Gubernur Ganjar Pranowo, dan Jatim di bawah pimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Dilihat dari perspektif usia, keempatnya bisa dikatakan sebaya. Kalau pun ada perbedaan usia, tak lebih dari 10 tahun. Kisaran usianya sekitar 50-an tahun. Para tokoh ini enerjik dan terbuka peluang menapaki puncak karir politik mereka di level lebih tinggi: nasional.

Peluang politik bagi mereka masuk ranah politik nasional sangat terbuka. Termasuk untuk jabatan yang prosedur politik penentuannya melalui elected, bukan appointed, seperti jabatan presiden, wakil presiden, dan lainnya.

Sejumlah lembaga survei kredibel dan akuntabel telah menjaring suara publik dengan metodologi ilmiah yang kuat. Keempatnya masuk dalam jaring survei tersebut. Nama Ganjar, Anis, Kamil, dan Khofifah selalu masuk dalam radar lembaga survei tersebut.

Misalnya, hasil survei  Lembaga Populi Center, yang dirilis pada 9 November 2020, menunjukkan, harapan responden tentang sosok calon presiden 2024 adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi tokoh yang paling diharapkan maju sebagai capres 2024, dengan tingkat elektabilitas  18,3 persen.

Di posisi kedua terdapat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dengan elektabilitas 9,9 persen. Menyusul di posisi ketiga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan elektabilitas 9,5 persen. Kemudian  Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan 5,8 persen dan   Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan 2,2 persen.

Jauh sebelum itu, pada bulan Mei 2020, satu lembaga survei merilis tentang tokoh yang layak masuk bursa capres di Pilpres 2024. Dari empat gubernur di Pulau Jawa, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 11,80 persen, Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dengan 10,40 persen, Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan 7,70 persen, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan 4,30 persen.

Yang lebih mengejutkan lagi, tingkat elektabilitas tokoh berlatar gubernur dalam sejumlah survei pasca-Pilpres 2019 lebih tinggi dibanding beberapa tokoh nasional, baik tokoh nasional yang duduk di Kabinet Indonesia Maju, ketua umum parpol, pimpinan DPR/MPR RI, dan lembaga lainnya. Para tokoh tersebut memiliki tingkat popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas melampaui provinsi yang mereka pimpin.

Fenomena politik gubernur menjadi presiden, wapres, dan lainnya bukan hal aneh dalam peta politik nasional maupun internasional. Di Indonesia sudah ada contohnya, yakni Joko Widodo yang semula Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, lantas mengalami mobilitas politik vertikal sebagai presiden RI yang terpilih pada Pilpres 2014 dan 2019.

Di level internasional, nama Bill Clinton dan George Walker Bush adalah dua di antara sejumlah Presiden Amerika Serikat (USA) yang berlatar belakang gubernur. Clinton diusung Partai Demokrat dalam Pilpres Amerika Serikat dan pernah menjabat Gubernur Arkansas. Sedang Bush dikenal sebagai politikus Partai Republik. George Walker Bush yang pernah menduduki jabatan Gubernur Florida adalah anak mantan Presiden, Wapres Amerika Serikat dan Direktur CIA, George Bush.

Realitas politik menarik dari keempat gubernur di Pulau Jawa yang namanya mulai bersinar jauh-jauh hari sebelum Pilpres 2024 adalah mereka umumnya tidak berlatar belakang sebagai politikus di satu politik tertentu. Hanya Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, konsisten menapaki karir politiknya melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Untuk tiga gubernur lain label latar belakang politik kepartaiannya tak begitu kuat. M Anis Baswedan, mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UGM Yogyakarta ini, naik ke kursi Gubernur DKI Jakarta diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

M Anis tak masuk dan bukan anggota parpol tertentu, termasuk Partai Gerindra atau PKS. Dia figur nonpartai yang kapasitas pribadi dan  pengalaman di lapangan kemasyarakatan dan kenegaraan diakui banyak pihak, termasuk elite partai, sebelum memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017.

Karir politik M Anis sudah cukup lama melenggang di panggung nasional. Anis dikenal sebagai pemikir dan praktisi yang langkah-langkahnya terukur, terkonsolidasi, logis, dan sistematis. Sebelum terjun di Pilgub DKI Jakarta 2017 berpasangan dengan Sandiaga Uno (Sandi),  Anis sempat dipercaya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Jokowi-JK.

Sayang jabatan itu dipangkunya tak lama. Dia di-reshuffle dan digantikan Prof Dr Muhajir Effendi, aktivis Muhammadiyah dan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Jalan politik yang dilalui Anis untuk merebut kursi DKI Jakarta Satu dari kompetitornya: pasangan Ahok dan Jarot Syaiful Hidayat,  berlangsung ketat, keras, berliku-liku dan diwarnai dinamika politik tinggi. Pilgub DKI Jakarta 2017 berlangsung dua putaran dengan hasil akhir pasangan Anis dan Sandi sebagai pemenangnya.

Ekses politik Pilgub DKI Jakarta 2017 tetap terasakan hingga sekarang. Ada kalangan yang menganalisis kontestasi politik di tingkat regional itu diwarnai permainan politik identitas, sehingga berdampak terjadinya polarisasi dan fragmentasi sosial politik di level massa dan elite. Terutama antara komunitas Islam Populis dengan Nasionalis. Realitas politik tersebut membutuhkan proses recovery politik yang tak gampang dan tempo tak pendek.

Sekali pun demikian, sejumlah pemerhati politik memandang analisis politik identitas yang dinilai mewarnai Pilgub DKI Jakarta dan berbagai aksi politik yang menyertai pasca-pilgub tidak menunjukkan menguatnya Populisme Islam di Tanah Air.  Fenomena politik tersebut mesti dibaca karena bertemunya kepentingan praktis berbagai kekuatan oligarki yang tak terakomodasi kekuasaan dan atau berada di titik yang berseberangan dengan penguasa.

Figur M Anis Baswedan menjadi salah satu alternatif kepemimpinan nasional masa depan, selain tiga gubernur lainnya di Pulau Jawa dan banyak tokoh nasional lain. Hasil survei beberapa lembaga menegaskan dan menjustifikasi kesimpulan tersebut. Terlepas masalah nanti apakah ada parpol yang mendukung dan mengusungnya sebagai kandidat presiden atau wakil presiden.

Hal demikian dengan Ridwan Kamil, Gubernur Jabar. Alumni ITB Bandung yang  lahir di Bandung, 4 Oktober 1971 adalah anak  dari pasangan Atje Misbach Muhjiddin dan Tjuju Sukaesih. Kamil yang tumbuh besar di Kota Kembang memilih jurusan teknik arsitektur ITB Bandung setelah menamatkan pendidikan SLTA.

Setelah lulus dari ITB Bandung, Kamil  melanjutkan studi S2 ke California, Amerika Serikat, tepatnya di University of Berkeley pada tahun 1999-2001 dan meraih gelar Master of Urban Desaign (M.U.D).

Sempat menjadi dosen tak tetap di ITB Bandung selama 14 tahun, Kamil merintis usaha bersama beberapa sahabatnya dengan bendera PT Urbane Indonesia: korporasi yang bergerak di bidang jasa konsultan arsitektur, bangunan, tata ruang dan kota, serta desain.

Pindah ke jalur politik pada 2012, Kamil memenangkan Pilkada Kota Bandung dengan berpasangan dengan Oded Muhammad Danial. Partai Gerindra dan PKS adalah pengusung pasangan ini di Pilkada Kota Kembang tersebut. Karir politik Kamil makin melejit ketika terpilih sebagai Gubernur Jabar di Pilkada 2018.

Penulis tak mengetahui secara pasti latar belakang keorganisasian ekstrakampus Kamil selama kuliah di ITB Bandung. Apakah dia mantan aktivis HMI (Islam Modernis), PMII (Islam Tradisional), atau GMNI (Nasionalis).  Kamil terlihat menonjol labelnya sebagai tokoh dan figur profesional di  bidang teknik arsitektur dan tata kota, yang kemudian bermigrasi ke ranah politik praktis.

Karena itu, sangat logis dan tak terlalu mengejutkan, sekiranya dalam mengambil policy pemerintahan dan pembangunan, Kamil terlihat lebih praktis dan applicable. Walaupun tak begitu kenyang latarnya di dunia organisasi sosial dan politik, Kamil merupakan tokoh dan pemimpin yang memiliki kapasitas komunikasi mumpuni dan smart.

Alur komunikasi sosial dan politik yang dijalankan Kamil terlihat cair, humble, dan fleksibel. Dalam situasi dan kondisi apapun, Kamil jarang sekali memperlihatkan mimik antipati dan marah. Senyum dan gaya bahasa yang tak meledak-ledak selalu ditampakkan Kamil ketika menyampaikan pandangan-pandangannya ke publik melalui media massa.

Dia pintar menyembunyikan kekecewaan dan sikap emosional yang tak selayaknya ditampakkan pimpinan di hadapan rakyatnya, ditunjukkan gusti di mata kawulanya. Kamil lebih sering menampilkan diri sebagai leader yang mengedepankan harmoni sosial dibanding polemik dan konflik yang tak terkendali.

Back ground-nya sebagai arsitek dan desain tata kota mengharuskan diri selalu menempatkan nilai keindahan dan estetika dalam ide dan policy-nya. Walaupun demikian, sikap tegas dan konsisten tetap dibutuhkan Kamil di ranah politik  pemerintahan untuk menunjukkan otoritas, kewibawaan pemerintah, dan menjamin efektifitas policy yang diputuskan. [air/bersambung]


Apa Reaksi Anda?

Komentar