Politik Pemerintahan

Anggota Komisi III DPR RI Minta Kejaksaan Jember Tak Urusi Ranah Politik

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Haryadi

Jember (beritajatim.com) – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Haryadi mengapresiasi kejaksaan negeri yang berusaha menjadi mediator antara Bupati Faida dengan DPRD Jember, Jawa Timur, yang masih berkonflik soal pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah.

Namun, Bambang memandang tidak tepat jika kejaksaan diikutkan dalam sebuah polemik politik. “Kami di Komisi III mendorong kejaksaan ke depan semakin profesional dalam hal penegakan hukum. Kejaksaan adalah garda terdepan penegakan hukum di republik ini, selain penegak hukum lainnya. Urusan politik sebaiknya diselesaikan secara politik,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jember Agus Budiarto mengakui kepada wartawan, jika pihaknya ingin memediasi Bupati Faida dan Ketua DPRD Itqom Syauqi, Kamis (25/6/2020) malam kemarin. “Memang ada perintah dari pimpinan kami dari Kejaksaan Agung untuk kami melakukan upaya untuk kebaikan di Jember. Pak Kajari tentu menindaklanjuti perintah itu, berupaya mempertemukan dua belah pihak,” katanya.

Agus menegaskan, upaya itu tidak berarti kejaksaan masuk ke ranah politik. “Ini untuk kepentingan masyarakat Jember. Perintah yang disampaikan kepada kami seperti itu. Tidak masuk ke ranah politiknya. Kedua orang ini memang pejabat politik, tapi kami bukan ranah politiknya, melainkan untuk kelangsungan pembangunan dan kebaikan masyarakat Jember,” katanya.

“Saya bangga sekali kepada kejaksaan yang menjelaskan begitu detail, bahwa mereka sebenarnya tidak ingin terlibat,” kata Bambang. Belakangan diketahui, ternyata ada surat yang masuk ke Kejaksaan Agung dari Yayasan Pendidikan Puspa Melati di Jember, dengan nomor B15/YPM/II/2020 tertanggal 17 Februari 2020. Yayasan itu berharap ada upaya dari kejaksaan memediasi eksekutif dan legislatif di Jember.

Bambang mengatakan, seharusnya yayasan tersebut bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri atau partai politik yang menjadi induk anggota legislatif. “Karena urusan pemerintahan daerah semua di bawah Mendagri. Cuma saya mengapresiasi kejaksaan, karena bagaimana pun setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti, walau sebatas mengakomodir,” katanya.

Bupati Faida (dok humas)

Bambang meminta kepada semua pihak agar tidak menyeret penegakan hukum ke ranah politik. “Apalagi menarik hukum untuk menengahi konflik politik. Kita ingin penegakan hukum di republik ini semakin ke depan semakin profesional. Semangatnya sama, kita ingin memperkuat penegakan hukum. Kami harap semua pihak menahan diri, tak membuat gerakan yang menimbulkan kegaduhan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Puspa Melati Mohammad Husni Thamrin mengakui jika mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung pada 17 Februari 2020. “Perihalnya imbauan, bukan tentang pengaduan,” katanya, Minggu (28/6/2020) pagi.

Surat itu tak hanya ditujukan kepada Kejaksaan Agung, tapi juga Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, gubernur, dan DPRD Jatim.

“Tembusannya kepada bupati, Kejaksaan Negeri Jember, Kepala Kepolisian Resor, Komandan Distrik Militer, Ketua Pengadilan Negeri Jember. Isinya tentang keperihatian kondisi di Jember, terkait konflik bupati melawan DPRD Jember yang menjadikan rakyat sebagai korban dan minta agar pusat turun membatu mengatasi masalah itu,” kata Thamrin. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar