Bojonegoro (beritajatim.com) – Slogan pendidikan gratis di Kabupaten Bojonegoro masih belum dirasa sepenuhnya oleh wali murid. Pasalnya, masih ada keluhan masyarakat adanya tarikan uang sekolah untuk biaya pendidikan.
Dalam gelaran Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro masa sidang satu tahun 2023 Fraksi PDI Perjuangan Dapil 1, Natasha Devianti, masih ada aduan masyarakat terkait biaya pendidikan.
“Kami meminta agar anggaran pendidikan ini bisa ditambah, agar tidak ada lagi tarikan iuran kepada wali murid untuk pembangunan sekolah,” ujar salah seorang warga, Faris, yang mengikuti kegiatan reses Natasha, di Kecamatan Trucuk, Rabu (15/2/2023).
Warga lain yang juga mengikuti reses di salah satu cafe di dekat Jembatan Sosrodilogo, Yudi menambahkan, seharusnya APBD Kabupaten Bojonegoro yang tinggi tidak hanya dipakai untuk kegiatan infrastruktur. Namun, juga peningkatan sumber daya manusia.
“APBD yang tinggi ini jangan hanya dipakai untuk pembangunan fisik besar-besaran, tetapi juga untuk biaya beasiswa bagi pelajar yang berprestasi,” tegasnya.
Menanggapi usulan dari sejumlah warga, anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Natasha Devianti mengungkapkan bahwa sejauh ini memang iuran di sekolah masih menjadi aduan masyarakat yang paling banyak dari segi pendidikan.
“Pada 2021 ketika komisi C membuat perda pendidikan sudah mengingatkan ke diknas agar sekolah tidak menarik iuran,” terang anggota fraksi PDI Perjuangan Dapil 1, yang akrab disapa Sasha.
Melihat APBD Bojonegoro tertinggi nomor dua se Indonesia tingkat kabupaten ini, menurut Sasha, seharusnya sudah bisa mengcover biaya pendidikan. “Menurut kami pendidikan ini sangat penting untuk generasi,” pungkasnya. [lus/suf]
Komentar