Politik Pemerintahan

Anggota DPRD Kabupaten Malang Ingin Ada Revisi Perda Nomor 3/2012

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Hadi Mustofa (baju batik)

Malang (beritajatim.com) – Rencana investasi PT Lotte Grosir Indonesia di Kabupaten Malang terganjal Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2012. Perda tersebut berisi tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern.

Jauh-jauh hari, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang telah mengusulkan revisi peraturan tersebut. “Terlepas dari KEK (Kawasan Ekonomi Khusus, red) atau investasi dari Lotte, Perda itu memang harus direvisi. Saya sudah lama mengusulkan, tapi ada daya. Setelah Perda itu jadi, ternyata begitu saya amati isinya kok tidak sesuai dengan yang kami harapkan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Hadi Mustofa, Jumat (29/11/2019).

Pria yang akrab disapa Gus Top ini menjelaskan, salah satu poin yang menjadi sorotannya ada pada pasal 10 yang berisi mengenai lokasi dan pendirian pusat perbelanjaan dan tokoh modern.

“Dalam pasal tersebut, disebutkan salah satunya mengenai jarak, beberapa toko modern memang tidak melanggar Perda. Tapi ada juga yang justru mendirikan di kampung-kampung. Dalam Perda itu banyak sekali kekurangan. Lima tahun ini saya ngotot Perda itu dirubah. Periode ini juga kami usulkan, di internal, saya minta mohon direvisi. Ini murni dari hati nurani, terlepas dari Lotte atau KEK atau ada investasi yang lain. Tapi gimana lagi, saya kekuatan cuma satu. Kabupaten Malang ini butuh investasi. Kalau tidak sekarang kapan lagi,” terang Gus Top.

Anggota dewan dari Partai Demokrat ini sebenarnya tidak ingin iklim investasi di Kabupaten Malang menjadi suram lantaran adanya peraturan yang menyusahkan calon investor. “Adanya investasi kami sangat mendukung. Jangan sampai ada anggapan saya ini mendukung Lotte, enggak, tak wanti-wanti, nanti ada persepsi saya mendukung Lotte, enggak. Terlepas itu, ini memang masalah Perda. Kami ingin investasi mudah masuk, tapi pedagang pasar tetap terlindungi,” ujarnya.

Melihat apa yang terjadi pada Lotte Grosir, Gus Top pun sedikit khawatir dengan masa depan KEK. Pasalnya, Lotte Grosir berencana melakukan investasi atau membangun gerai di Singosari, pusat dari KEK itu sendiri.

Kekhawatiran itu memang bisa dimaklumi. Terganjalnya Lotte Grosir untuk masuk berinvestasi di wilayah KEK, bukan tidak mungkin dialami calon investor lain yang dikategorikan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai penanam modal asing (PMA).

Seperti diketahui, PT Lotte Grosir Indonesia merupakan perusahaan multinasional yang berasal dari Korea Selatan, namun mereka telah berbadan hukum Indonesia. [yog/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar