Politik Pemerintahan

Anggota DPRD Jember Sibuk Bakti Sosial, Paripurna LKPj Tak Kuorum

Jember (beritajatim.com) – Sidang paripurna nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) di DPRD Jember, Jawa Timur, Selasa (14/4/2020) tidak kuorum. Mayoritas fraksi sibuk melakukan kegiatan sosial melawan Covid-19.

Sidang paripurna dijadwalkan dimulai pukul satu siang. Namun hingga pukul 14.46, saat sidang paripurna dimulai, hanya ada sembilan orang anggota Dewan yang berada di ruang sidang dan 12 orang yang mengikuti sidang dengan konferensi telekomunikasi.

“Dengan demikian tidak kuorum,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Dedi Dwi Setiawan yang memimpin sidang. Syarat kuorum adalah separuh dari total 50 anggota Dewan.

Setelah ditunggu 10 menit, ternyata kuorum masih belum terpenuhi. Akhirnya rapat paripurna ditunda tiga hari untuk dijadwalkan ulang.

“Beberapa anggota tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Fraksi Nasdem ada penyemprotan disinfektan. Kemudian Fraksi Gerindra ada kerja bakti sosial. Artinya (tidak kuorumnya) kegiatan ini tanpa kesengajaan,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, usai sidang.

Halim menganggap penundaan karena tidak kuorumnya jumlah peserta sidang adalah hal lumrah. “Rapat akan dijadwalkan ulang maksimal tiga hari lagi,” katanya.

Halim mengatakan rapat paripurna hari ini hanya rapat biasa dan bukan pengambilan keputusan. “Hanya penyampaian nota pengantar. LKPj hanya sidang tahunan,” katanya.

Halim membantah jika ketidakhadiran mayoritas anggota Dewan terkait dengan aksi walkout Bupati Faida saat sidang paripurna pengesahan lima rancangan peraturan daerah tempo hari. “Tidak ada,” katanya.

Sebenarnya ketidakhadiran dalam sidang paripurna karena bersamaan dengan jadwal kegiatan sosial juga pernah dilakukan Bupati Faida. Saat sidang interpelasi dengan agenda mendengarkan jawaban bupati, 27 Desember 2019, ia juga absen tanpa memandatkan pejabat lain untuk mewakilinya.

Berdasarkan surat yang dikirimkan Bupati Faida tertanggal 26 Desember 2019, saat itu ada dua alasan yang diajukan kepada parlemen untuk menjadwal ulang sidang paripurna interpelasi. Pertama, ada Kondisi Luar Biasa (KLB) hepatitis A di Jember. Kedua, kegiatan-kegiatan bupati bersama masyarakat terjadwal hingga 31 Desember 2019 dan tak bisa ditinggalkan. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar