Politik Pemerintahan

Anggota DPR RI Minta Pemkab Jember Izinkan Sekolah Beroperasi Lagi

Jember (beritajatim.com) – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, agar mengizinkan sekolah untuk mulai beroperasi kembali pada masa pandemi Covid-19.

“Pada prinsipnya, satu, penilaian (untuk bisa membuka kembali sekolah) sangat subyektif dari kepala daerah sebagai ketua gugus tugas penanganan Covid. Tapi kalau kepala daerah bisa melihat fakta sesungguhnya, aspirasi yang berkembang di masyarakat, harusnya beberapa kembaga pendidikan sudah mulai dibuka untuk kegiatan belajar mengajar secara langsung, tentu bagi sekolah yang menyatakan siap untuk memenuhi standar protokol kesehatan,” kata Purnamasidi, Sabtu (17/10/2020).

Purnamasidi mengatakan, kepala daerah di Jember tidak mengecek aspirasi langsung masyarakat, namun lebih melihat pada laporan dan data yang disampaikan jajaran birokrasi. “Tidak mencoba mendengarkan langsung aspirasi itu dari lembaga pendidikan yang ada. Toh anggaran sudah disiapkan, dan berdasarkan pengakuan beberapa kepala sekolah, mereka sudah membelanjakannya. Kenapa tidak kita uji coba untuk sekolah yang subyektif dan terukur (menyatakan) siap melaksanakan standar operasional sesuai protokol kesehatan?”

Purnamasidi membandingkan dengan dibukanya sejumlah lembaga bisnis. “Kalau ini bisa dimulai di lembaga-lembaga bisnis seperti warung kopi, mall, kenapa (sekolah) tidak dihidupkan juga. Misalnya: sepertiga siswa masuk dua hari, sepertiga lagi dua hari, sepertiga lagi dua hari, kan cukup. Tinggal keberanian dan kebijaksanaan dan kepala daerah,” katanya.

Menurut Purnamasidi, semakin lama sekolah tak beroperasi, akan semakin mempengaruhi mental siswa. “Anak-anak didik yang biasanya datang ke sekolah dan fokus mengikuti mata pelajaran, sekarang hanya melalui gadget. Ada situasi yang membuat mereka tidak fokus. Karena posisi di rumah dan tak ada yang mengawasi, secara mental lama-kelamaan fokus belajar hilang, dan itu berarti penyerapan ilmu akan terpengaruh. Ke depan kita tak bisa mengharapkan dampak pendidikan maksimal,” katanya.

Tak maksimalnya penyerapan ilmu di sekolah ini, menurut Purnamasidi, membuat siswa akan kesulitan memenuhi standar untuk masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan dunia kerja. “Kami dalam rapat koordinasi selalu menyampaikan, dan pada prinsipnya Kementerian Pendidikan oke-oke saja, tidak ada masalah. Cuma kan kita terjebak pada ketentuan Menteri Dalam Negeri, bahwa ini harus ada izin dulu dari kepala daerah, dan itu subyektif,” katanya. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar