Politik Pemerintahan

Anggota DPR RI: Mendagri Harus Respons Surat Khofifah Soal Pemberhentian Faida

Charles Meikyansah, anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem

Foto: Charles Meikyansah, anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem,

 

Jember (beritajatim.com) – Charles Meikyansah, anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar tegas merespons surat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa soal pemberhentian Bupati Jember Faida.

Charles menilai surat Khofifah itu adalah sebuah produk politik melalui proses birokrasi yang rapi, kuat, dan jelas dengan melihat carut-marut Pemerintah Kabupaten Jember. “Jadi ketegasan sikap dalam surat yang diberikan gubernur Jatim untuk disampaikan kepada Mendagri adalah sebuah realitas yang tidak bisa ditutupi,” katanya.

Charles menyatakan, tak mungkin Khofifah mengambil keputusan secara serampangan. “Surat itu adalah sebuah produk yang dilakukan dengan sangat hati-hati, sangat clear, dan sangat cermat,” katanya.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa melayangkan saran pemberhentian Bupati Jember Faida dalam saran dalam Surat Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Surat Mendagri Nomor 700/12429/SJ dan Permasalahan Penyusunan APBD Tahun 2020 Kabupaten Jember, tertanggal 7 Juli 2020.

Ada beberapa alasan saran itu diberikan. Pertama, hingga 7 Juli 2020, surat rekomendasi Mendagri tertanggal 11 November 2019 menyangkut pencabutan belasan surat mutasi dan puluhan peraturan bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) belum juga dijalankan.

Kedua, penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Bupati Faida yang sering terlambat. APBD 2017 ditetapkan pada 30 Januari 2017, APBD 2018 ditetapkan pada 19 April 2018, APBD 2019 ditetapkan pada 3 Desember 2018, APBD 2020 belum ditetapkan hingga 25 Juni 2020.

Ketiga, belum ditetapkannya Peraturan Daerah APBD Jember 2020. APBD Jember pun akhirnya dilaksanakan dengan payung hukum Peraturan Bupati Nomor 3 tertanggal 3 Januari 2020 untuk memenuhi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Namun dalam pelaksanaannya, Pemprov Jatim menilai banyak terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang membatasi prioritas APBD untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat, dan pembatasan pengeluaran setiap bulan sebesar seperdua belas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.

Persoalan lainnya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember yang mendapat opini disclaimer, karena Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat menelusuri lebih lanjut laporan keuangan di antaranya validitas, kelengkapan, dan keabsahan bukti pertanggungjawaban. Terakhir, permasalahan hubungan antara Bupati Faida dengan DPRD Jember yang tidak harmonis.

“Gubernur adalah wakil pemerintah pusat yang ditempatkan di provinsi. Kalau wakil pemerintah pusat sudah menyatakan semacam itu, menurut saya, respons dari Mendagri harus clear, harus jelas, harus cepat, sehingga tidak ada kesan pemerintah pusat bisa dimainkan begitu saja oleh keputusan-keputusan yang tidak clear di tingkat pusat,” kata Charles.

Charles tidak tahu bagaimana Mendagri menyikapi surat Khofifah. Namun ia berharap Mendagri benar-benar tegas. “Semua produk apapun di tingkat 1, tingkat 2, atau pusat adalah keputusan politik. Jadi di sini bukan sedang menyenangkan atau tidak menyenangkan orang. Tapi kalau pemerintah pusat mau ada kewibawaannya, maka pertimbangan cermat, jelas, clear dari seoang gubernur harus direspons dengan cepat dan tepat juga. Kalau tidak, bisa merongrong pemerintah pusat juga. Jadi preseden buruk buat daerah lain: berarti dia bisa mokong terhadap keputusan yang diberikan pemerintah pusat diwakili gubernur tadi,” katanya.

Faida sendiri \dalam pertemuan dengan Kemendagri pada 7 Juli 2020, pernah menjelaskan bahwa tidak ada persoalan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jember terkait dengan APBD 2020. “Sampai saat ini saya melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan publik berdasarkan APBD yang telah disusun, berdasarkan pasal 313 ayat 1 UU Pemda melalui peraturan Bupati nomor 3 tahun 2020, dengan demikian secara prosedural dan subtansi tidak ada maladministrasi,” ujarnya.

Faida menegaskan bahwa dirinya telah menindaklanjuti rekomendasi dari Kemendagri, salah satunya yaitu telah mencabut 30 Peraturan Bupati tentang KSOTK pada tanggal 3 Januari 2019 dan memberlakukan kembali Perbup KSOTK pada tanggal 31 Desember 2020.

“Saya telah mencabut 30 Peraturan Bupati tentang KSOTK pada tanggal 3 Januari 2019 dan memberlakukan kembali Perbup KSOTK pada tanggal 31 Desember 2020 setelah gubernur melakukan evaluasi Peraturan Bupati KSOTK tersebut. Dengan demikian Perbup tentang KSOTK perangkat daerah di lingkungan Pemkab Jember telah sesuai dengan struktur dan nomenklatur,” terangnya. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar