Politik Pemerintahan

Anggota Dewan Nasdem Gresik Mahmud Belum Juga Dieksekusi Kejari ?

Anggota DPRD Gresik Dari Fraksi Partai Nasdem Mahmud (Kanan) Saat Dilantik Anggota Dewan pada Agustus 2019

Gresik (beritajatim.com) – Anggota Dewan dari Fraksi Nasdem Gresik, Mahmud hingga saat ini belum juga dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari). Padahal, koreksi kesalahan administratif kasus penipuan yang menjeratnya telah diperbarui. Berdasarkan putusan tersebut, seharusnya secara hukum Mahmud menjalani sisa hukuman 1 tahun penjara yang diputuskan Pengadilan Negeri (PN) Gresik.

Terkait dengan kasus yang menjerat politisi asal Partai Nasdem itu. Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik, Fakih Usman mengatakan, berdasarkan Peraturan DPRD Gresik nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi apapun.

“Mengenai hal ini yang lebih berhak justru partainya. Khususnya untuk melakukan pengganti antar waktu (PAW). Apalagi kasus tersebut sudah terjadi sebelum dilantik menjadi anggota dewan,” tuturnya, Jumat (28/08/2020).

Dalam tata tertib lanjut Fakih, diatur tentang syarat pemberhentian anggota dewan apabila terlibat masalah hukum. Yakni dalam pasal 126 yang menjelaskan bahwa pemberhentian dapat dilakukan apabila menjadi terdakwa tindak pidana umum dengan ancaman hukuman diatas lima tahun. Serta terlibat kasus tindak pidana khusus. “Sedangkan yang bersangkutan divonis 1 tahun atas kasus penipuan. Dalam pasal 378 KUHP vonis maksimalnya hanya 4 tahun,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika nanti Mahmud dieksekusi Kejari Gresik, maka yang paling berhak menentukan nasibnya sebagai anggota dewan yaitu partai yang bersangkutan. “Apakah di PAW, atau bagaimana. Sebab, secara tidak langsung berhubungan juga dengan kinerja di dewan nanti,” imbuhnya.

Secara terpisah, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Gresik, Musa mengatakan bahwa Mahmud masih aktif berkegiatan di kantor dewan. Baik mengikuti agenda paripurna, maupun sebagai anggota komisi I. “Sejauh ini DPD Nasdem Gresik pun memang belum menentukan sikap atas permasalahan hukum yang menimpa kader partainya itu. Masih akan mengajukan PK, infonya ada fakta-fakta baru yang akan disampaikan. Sehingga, kami pun menunggu hingga putusan bersifat final dan mengikat,” katanya. [dny/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar