Politik Pemerintahan

Anggota BPK Wacanakan Public Service Indeks Sebagai Indikator Ekonomi

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota VI BPK RI, Prof Dr Harry Azhar Azis, MA dalam Dialog Publik Pengukuhan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) periode 2020-2024 menyampaikan bahwa tujuan pembangunan itu sebagaimana amanah Undang-undang adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

“Jawa Timur dengan wilayah yang sangat luas yang terdiri dari 35 kabupaten/kota tentu mempunyai banyak potensi yang dapat digali. Pemerintah daerah saat ini punya otonomi dan kewenangan yang luas bagaimana memproyeksikan renstra pembangunannya untuk tujuan kemakmuran rakyat. Kalau dulu tujuan pembangunan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang malah menghasilkan yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin, maka pembangunan hari ini harus punya dampak langsung bagi kemakmuran rakyat,” tegasnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Jatim, Sabtu (1/2/2020).

Harry Azhar Azis yang juga memperoleh Guru Besar dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menjelaskan, suatu daerah dapat diukur bagaimana tingkat kesejahteraannya dengan melihat beberapa indikator. Yaitu bagaimana IPM, PDRB, tingkat pengangguran, indikator kemiskinan dan gini ratio juga pentingnya bagaimana indeks public services.

“Pemerintah Jawa Timur pada tahun 2020 memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi antara 5,4 persen hingga 5,8 persen dan saat ini tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sudah mencapai 5,7 persen,” katanya.

IPM Jawa Timur saat ini masih di bawah IPM nasional bahkan provinsi tetangga yaitu Jawa Tengah dan Jawa Barat. Anggota BPK RI yang pernah juga menjadi Ketua Badan Anggaran DPR RI ini menyampaikan, di samping indikator-indikator yang selama ini digunakan juga perlu menambah satu indikator yaitu public service indeks.

Yaitu, bagaimana pelayanan publik itu dilakukan, berapa waktu pelayanan pubik misalnya mengurus izin mendirikan bangunan (IMB), kemudahan dan kecepatan seperti apa masyarakat mengurus misalnya IMB, KTP, SIM dan perizinan yang lain.

“Dan, ini belum dilakukan di negara kita dan pemerintah daerah. Public service sebagai walfare indeks atau indeks kesejahteraan dapat menjadi ukuran apakah pemerintah dan pemerintah daerah benar-benar mengalokasikan anggaran buat pelayanan publik yang punya dampak secara langsung bagi peningkatan kemakmuran rakyat,” tukasnya.

“Seharusnya, saat ini dibandingkan dengan awal reformasi dengan peningkatan anggaran naik 900 persen juga linier atau berbanding dengan penurunan tingkat kemiskinan. Tapi saat ini peningkatan dan alokasi anggaran yang meningkat belum berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan IPM kita dan ini harus serius menjadi kajian dan perhatian kita, bahwa alokasi angaran negara harus berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. [tok/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar