Politik Pemerintahan

Anggota Bapemperda Jember: Tunda Proses Perekrutan Direksi Kahyangan 

Wakil Ketua Bapemperda Alfian Andri Wijaya

Jember (beritajatim.com) – Dua orang anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember, Jawa Timur, meminta Bupati Hendy Siswanto agar menunda perekrutan direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan.

Saat ini, perekrutan sudah memasuki tahap seleksi administratif. Sebanyak 18 orang dinyatakan lolos seleksi. Mereka akan menjalani tahap psikotes, ujian tertulis, presentasi, dan wawancara.

Wakil Ketua Bapemperda Alfian Andri Wijaya melihat, proses seleksi direksi di Perusahaan Daerah PDP Kahyangan berpotensi cacat hukum jika dilanjutkan. “Ini karena sampai saat ini produk hukum daerah yang masih berlaku di Kabupaten Jember tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan adalah Perda Nomor 2 Tahun 2012. Pengangkatan direksi menggunakan dasar Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016,” katanya, Jumat (23/7/2021).

Ternyata dua produk hukum itu tak lagi relevan, menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Pemerintah Kabupaten Jember saat ini mengajukan perubahan perda tentang PDP Kahyangan, karena status badan hukum perusahaan itu harus berubah dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah. “Usulan Pemkab Jember ini masih dibahas dengan DPRD Kabupaten Jember,” kata Alfian.

Tabroni, anggota Bapemperda dari Fraksi PDI Perjuangan, menambahkan, acuan dasar hukum proses seleksi tersebut hanya peraturan pemerintah dan peraturan mendagri. “Mana peraturan daerahnya? Tidak ada. Sekarang pemkab mengajukan perda. Maka kenapa tidak ditunda saja dulu seleksi ini? Tunggu perdanya selesai. Kalau perda lama tidak akan cocok, karena tidak akan sesuai dengan PP dan Permendagri,” katanya.

Problem kedua, menurut Alfian, proses seleksi ini menggunakan dasar hukum peraturan bupati baru yang masih dalam proses verifikasi dan fasilitasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jatim. “Padahal sesuai peraturan perundang-undangan, seharusnya perbup itu adalah aturan teknis dari pelaksanaan perda. Pemberlakuan perbup seharusnya tetap mengacu pada perda yang masih berlaku saat ini,” katanya.

Alfian mengusulkan agar bupati mengangkat pelaksana tugas direksi sebelum proses perekrutan dilanjutkan. “Pelaksana tugas ini dapat berasal dari  direksi lama yang telah memasuki masa pensiun; aparatur sipil negara; dan pejabat pada internal PDP Kahyangan. Mereka menjabat paling lama tiga dan dapat diperpanjang paling lama dua kali masa jabatan. Masa jabatan pelaksana tugas akan berakhir dengan sendirinya apabila direksi definitif telah dilantik oleh bupati,” kata Alfian.

Bupati Hendy Siswanto menilai tak ada persoalan jika perekrutan tetap dilakukan sembari membahas perda. “Rekrutmennya kan rekrutmen orang. Perda kan disisipkan juga bisa. Cara rekrutmen kan tidak harus dalam perda,” katanya.

Menurut Hendy, saat ini direktur PDP dijabat pelaksana tugas. “Kalau ditunda lagi, kami (dianggap) salah lagi,” katanya. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar