Politik Pemerintahan

Anggaran Salah Satu Program di Bappekab Jember Naik 5.438,13 Persen

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim

Jember (beritajatim.com) – Anggaran salah satu program di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, naik 5.438,13 persen. Ini diketahui dari surat keputusan gubernur yang mengevaluasi rancangan peraturan bupati tentang perubahan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun ini.

Di sana disebutkan, program kegiatan (01.11) penyediaan barang cetakan dan penggandaan dianggarkan sebesar Rp 1,661 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp 1,631 miliar atau 5.438,13 persen dari penganggaran semula Rp 30 juta.

“Khusus kenaikan (anggaran) di Bappeda (tersebut) sudah tertera jelas bahwa itu harus dirasionalisasikan. Kenaikan seperti itu bukan dalam kategori peraturan kepala daerah sesuai perundang-undangan. Perkada yang hanya untuk belanja wajib, mendesak, dan mengikat tidak diperbolehkan,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Rabu (10/9/2020).

Menurut Halim, anggaran belanja yang diperbolehkan untuk kepentingan dampak Covid-19. “Itu pun harus rasional. Dampak Covid sendiri dilema, karena satu sisi, yang dipakai (untuk realokasi anggaran untuk Covid) dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah berdasarkan peraturan daerah APBD. Kalau sudah perda berarti pembahasan antara bupati dan DPRD, bukan peraturan bupati,” katanya.

Sementara itu, Bappeda melalui Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Jember Gatot Triyono menjelaskan, belanja langsung lembaga tersebut sebelum refocusing adalah Rp 27,4 miliar. Anggaran untuk belanja cetaknya kurang lebih Rp 1.6 miliar, tetapi tersebar di 32 kegiatan di sekretariat dan empat bidang dan bukan hanya di satu kegiatan.

Bupati Faida (dok humas)

 

“Poin itulah yang dievaluasi gubernur. Sebelum evaluasi gubernur turun, ada surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35, terkait cut off barang dan jasa 50 persen dan belanja modal 50 persen,” kata Gatot.

“Pemerintah daerah adjustment terhadap kebijakan tersebut dan sudah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Belanja langsung Bappeda sudah berubah menjadi Rp 13,4 miliar dan bukan lagi Rp 27,4 miliar,” kata Gatot.

Hal ini kemudian juga berpengaruh pada perubahan anggaran cetak, yang semula tersebar di 32 kegiatan dijadikan dalam satu kegiatan di sekretariat lembaga itu. Totalnya bukan Rp 1,6 miliar, melainkan Rp 600 juta. “Sehingga ketika evaluasi gubernur turun, anggaran Rp 1.6 miliar sudah berubah menjadi Rp 600 juta,” kata Gatot. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar