Politik Pemerintahan

Anggaran Pilkada KPU Banyuwangi Telah Final

Banyuwangi (beritajatim.com) – Anggaran Pilkada untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi telah diputuskan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kedua belah pihak menemui kesepakatan mengenai anggaran tersebut senilai Rp 73, 662 milyar.

“Tadi malam sudah kita rapatkan dengan TAPD. Setelah diskusi panjang lebar, akhirnya bisa disetujui di angka Rp 73,662 Milyar,” kata Ketua KPU Banyuwangi Dwi Angraeni via telepon, Sabtu (28/9/2019).

Dwi mengaku lega dengan hasil kesepakatan ini. Meskipun nilainya masih jauh dari pengajuan anggaran sebelumnya.

“Setelah penyesuaian kita ajukan anggaran Rp 109 milyar. Anggaran itu untuk tambahan honor adhoc yakni PPK, PPS dan KPPS. Namun karena dasar penambahan honor adhoc ini belum jelas, sementara honor adhoc kembali ke angka yang lama yakni 1,8 juta,” ungkapnya.

Dari angka itu, kata Dwi, pihaknya kembali melakukan rasionalisasi sehingga muncul Rp 78 milyar.

Lalu, kita lakukan rasionalisasi kembali muncul Rp 73,962 M, setelah kordinasi lagi mentok menjadi Rp 73,662 milyar,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Dwi, memang ada pengurangan jumlah sebesar Rp 300 juta. Pengurangan ini dilakukan dari efisiensi pada anggaran barang habis pakai seperti alat tulis kantor.

“Angka ini kita anggap cukup karena kita sudah mencoba seefisien mungkin. Tetapi kebutuhan tahapan kita terpenuhi semua,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Banyuwangi yang juga tim TAPD sebelumnya mengatakan, anggaran akan ada perubahan. Karena ini menyangkut surat peraturan menteri keuangan.

“Anggaran yang lama dengan yang baru ini memang berbeda. Ini menyangkut harga satuan kita lebih dari PMK (Peraturan Menteri Keuangan). Juga harus disesuaikan dengan kondisi Banyuwangi, kita sesuaikan dulu,” kata Mujiono, Jumat (27/9/2019).

Sebelumnya, KPU Banyuwangi khawatir karena tim TAPD hanya menyetujui pengajuan anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 58 milyar dari anggaran Rp 109 milyar. Sehingga menyulitkan untuk aktivitas dan operasional KPU.

Hitungannya, dari nilai itu Rp 51 M terserap untuk honor dan kebutuhan adhoc. Sementara sisanya Rp 7 M tidak cukup untuk operasional Pilkada. [rin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar