Politik Pemerintahan

Anggaran Pilkada KPU Banyuwangi Tak Sesuai Harapan

Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraeni didampingi anggota komisioner saat ditemui di kantornya. [Foto: Rindi/beritajatim]

Banyuwangi (beritajatim.com) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banyuwangi menyetujui anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) senilai Rp 58 Miliar. Nilai itu jauh lebih sedikit dibanding yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi. Karena sebelumnya, KPU mengusulkan anggaran senilai Rp 109 Milyar.

“Setelah dilakukan penyesuaian anggaran Pilbup 2020 memang mengalami kenaikkan cukup signifikan. Hasil akhir penyusunan RAB, kebutuhan untuk Pilbup sebesar Rp 109 Milyar dari sebelumnya Rp 77 Milyar yang diajukan,” kata Anggraeni kepada beritajatim.com, Rabu (18/9/2019).

Nilainya, kata Dwi, memang naik dari pengajuan awal. Pasalnya, ada beberapa penyesuaian yang memungkinkan adanya kenaikan jumlah anggaran.

“Salah satunya dikarenakan ada penyesuaian honor adhoc dari level PPK hingga KPPS. Karena, KPU RI saat ini tengah mengajukan tambahan anggaran untuk perangkat adhoc ke Kementerian Keuangan. Atas hal tersebut KPU RI kemudian menginstruksikan agar KPU di daerah melakukan penyesuaian anggaran,” ungkapnya.

Dari penyesuaian itu, kata Dwi, anggaran untuk honor adhoc akhirnya membengkak menjadi Rp 56 Miliar dari sebelumnya hanya Rp 20 Miliar. “Inilah yang kemudian membuat anggaran Pilbup 2020 mengalami kenaikkan signifikan. Kebutuhan honor adhoc mengalami penambahan hingga 30 Milyar,” terangnya.

Tapi, kata Dwi, dirinya khawatir anggaran yang disetujui TAPD tak mencukupi kebutuhan. Karena, anggaran dari usulan jauh dari harapan. “Kalau yang disetujui sejumlah itu, jelas anggaran tersebut akan habis hanya untuk kebutuhan honor perangkat adhoc. Jelas tidak cukup. Terus untuk kebutuhan logistik, sosialisasi dan lain sebagainya bagaimana?,” Katanya.

Langkah untuk melakukan kordinasi telah dilakukan. Bahkan, saat mengajukan usulan RAB, KPU telah diundang untuk melakukan pemaparan bersama DPRD.

“Kita pernah ketemu bupati, BPKAD untuk usulan itu. Tapi sayangnya selama ini kita belum pernah diajak kordinasi dengan TAPD, kita akan paparkan kenapa anggaran ini membengkak. Dan berapa jumlah kebutuhan,” pungkasnya. [rin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar