Politik Pemerintahan

Anggaran Pilkada Bawaslu Jember Belum Disepakati Bupati Faida

Jember (beritajatim com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum menyepakati besaran dana hibah dari APBD untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang akan diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu.

“Belum disepakati. Masih ada beberapa (item pengajuan anggaran) yang harus direvisi,” kata Ketua Bawaslu Jember Imam Thobroni Pusaka.

Bawaslu Jember sudah tiga kali bertemu dengan tim pemkab yang ditunjuk Bupati Faida. “Bawaslu semula mengajukan Rp 30 miliar. Kemudian direvisi menjadi Rp 23 miliar,” kata Thobroni.

Rp 23 miliar itu pun menurut Thobroni masih harus direvisi. Pembahasan revisi ini masih akan dilangsungkan pada Kamis atau Jumat di Pendapa Wahyawibawagraha.

Menurut Thobroni, tahapan pengawasan pilkada seharusnya dimulai sebulan sebelum pembentukan panitia pemilihan kecamatan. “Sesuai Peraturan KPU, Januari sudah mulai perekrutan,” katanya, Senin (7/10/2019).

Panitia Pengawas Kecamatan seharusnya direkrut pada November 2019. “Anggaran itu belum ada dan akan dibahas pada Kamis atau Jumat itu,” kata Thobroni.

Thobroni berharap ada revisi peraturan kepala daerah untuk mengakomodasi kebutuhan anggaran untuk rekrutmen, pelatikan, dan bimbingan teknis panwascam yang tak dibahas dalam Perubahan APBD 2019. Selain itu juga revisi perkada ini untuk mengakomodasi anggaran operasional, honor, dan sekretariat panwascam sampai Desember 2019. “Setidaknya butuh Rp 800 juta sampai Desember 2019,” katanya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar