Politik Pemerintahan

Anggaran Belum Turun, Pilkades Serentak di Gresik Terancam Semrawut

Gresik (beritajatim.com) – Belum turunnya anggaran untuk pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak di Gresik yang kurang dua bulan lagi, dikuatirkan pelaksanaan pilkades tersebut bisa semrawut.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lebani Waras, Kecamatan Wringinanom, Gresik. Luluk Nur Chamidah membenarkan jika hingga saat ini anggaran untuk persiapan pilkades belum juga turun. Pihaknya tidak tahu berapa akumulasi anggaran untuk menalangi lebih dulu.

“Kalau sampai sekarang belum juga turun kan ada dana talangan, tapi diambilkan dari mana,” ujarnya, Senin (13/05/2019).

Belum clear-nya anggaran yang turun untuk pelaksanaan pilkades juga muncul di kalangan DPRD Gresik. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Dewan Nur Qolib mengatakan dirinya menilai pilkades secara serentak yang digelar 31 Juli 2019 mendatang dianggap kurang perencaan. Hal ini dibuktikan lambatnya pencairan dana pilkades.

“Bukan hanya pilkades anggaran gaji buat perangkat desa serta BPD belum keluar. Padahal, dewan sudah menyetujui,” ujarnya.

Dengan belum turunnya anggaran, Nur Qolib meminta agar pelaksanaan pilkades segera diundur. Mengingat Pilkades merupakan agenda besar dan membutuhkan anggaran besar pula.

“Kami menyarankan pemerintah daerah meninjau ulang terhadap jadwal pelaksanaan di tanggal 31 Juli 2019, dapat diundur sampai bulan September 2019,” paparnya.

Secara terpisah, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Gresik Gatot Subroto mengaku pihaknya juga menunggu permohonan berkas dari pemerintah desa (pemdes) tentang persiapan Pilkades. Sebab, tanpa permohonan itu pemkab tidak punya alasan untuk mencairkan.

“Sampai sekarang belum ada satupun pihak desa yang mengajukan permohonan. Dimana, setiap desa bakal digelontor anggaran Rp 40 juta ditambah total jumlah pemilih,” ungkapnya.

Sedangkan secara total DPMD menyiapkan dana sebesar Rp 18 miliar seluruh desa. Dari total anggaran tersebut, 60 persen nanti akan dibagi rata buat seluruh desa. Sisanya, 40 persen akan dibagi berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing desa. [dny/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar