Politik Pemerintahan

Alih Fungsi Lahan di Jember Dipicu Lemahnya Dukungan untuk Petani

Petani sedang bekerja di sawah. [foto: istimewa]

Jember (beritajatim.com) – Sinyal bahaya muncul dari sektor pertanian. Parlemen menyoroti banyak terjadinya pengalihan lahan pertanian menjadi pemukiman dan industri di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Peralihan ini terjadi saat regulasi turunan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah, yakni Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang, belum ada. “Pemerintah Kabupaten Jember harus segera menyusun ¬†kebijakan penetapan lahan pertanian berkelanjutan, untuk mengantisipasi banyaknya pengalihan lahan pertanian produktif ¬†menjadi pemukiman dan industri,” kata Sunarsi Khoris, juru bicara parlemen dari Partai Kebangkitan Bangsa, untuk pembacaan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020, di gedung DPRD Jember, Sabtu (17/4/2021) malam.

Peralihan fungsi lahan ini menunjukkan sektor usaha pertanian mulai ditinggalkan masyarakat Jember. “Banyak terjadinya pengalihan lahan dan beralihnya sektor usaha masyarakat yang meninggalkan pertanian sebagai sektor basis mayoritas, tidak lepas dari lemahnya dukungan program atau anggaran dalam pemenuhan kebutuhan petani,” kata Khoris.

Menurut Khoris, kebutuhan petani ini beragam, mulai dari sarana produksi pertanian, subsidi pupuk dan menjaga pupuk dari kelangkaan, dan benih atau varietas untuk mendukung lumbung pangan nasional. “Pemerintah Kabupaten Jember harus menjamin ketersediaan pupuk sepanjang tahun dan menjaga stabilitas harga panen, serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi dan teknologi pertanian,” katanya.

DPRD Jember mendesak Pemerintah Kabupaten Jember agar mendorong kelompok tani atau gabungan kelompok petani untuk memiliki dan mengembangkan sektor hilir, yaitu penggilingan dan pengemasan hasil panen. “Fungsikan RMU (unit penggilingan padi) dan resi gudang untuk membantu menjaga stabilitas harga panen,” kata Khoris. [wir/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar