Politik Pemerintahan

Aliansi Advokat Jember Dirikan Posko Pengaduan Pilkades

Jember (beritajatim.com) – Aliansi Advokat Jember membuka pos koordinasi (posko) pengaduan pemilihan kepala desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Posko ini didirikan di Perum. Gunung Batu, Blok C3. “Tujuannya untuk menampung segala bentuk pengaduan pilkades serentak baik terhadap peserta dan penyelenggara,” kata Ketua AAJ Anasrul, Minggu (18/8/2019). September mendatang, ada 161 pilkades serentak di Jember.

Menurut Anasrul, banyak aturan yang dilanggar oleh panitia dan eksekutif terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Ia menunjuk Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 dan Perbup perubahan Nomor 61 Tahun 2019.

“Dalam pasal 21 disebutkan apabila bakal calon telah memenuhi syarat administrasi, maka harus ditetapkan sebagai calon. Dalam pasal 46 disebutkan adanya sumbangan dari masyarakat, bakal calon atau calon yang tidak mengikat,” kata Anasrul.

Namun dalam pasal 45 ayat 2 dan 3 disebutkan baik kepala desa, BPD dan panitia dilarang memungut dan membebankan biaya kepada calon. “Apabila hal itu dilakukan maka akan diberikan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku, artinya semua pihak dapat dilaporkan tindak pidana,” kata Anasrul.

Persoalan lainnya dalam surat kepurusan bupati disebutkan anggaran biaya pilkades ada pada pos anggaran Dinas Pendapatan Masyarakat Desa. “Namun kenyataannya ada pada bagian sekretariat pemerintah daerah yang secara susunan organisasi tata kerja (SOTK) tidak ada hubungannya dengan pilkades,” kata Anasrul.

Tanggal 13 Agustus 2019, ada sosialisasi dari pemerintah daerah soal penambahan anggaran biaya pilkades yang berasal dari APBD. “Dengan adanya tambahan anggaran dari APBD berdasarkan sosialisasi kemarin, dalam hitungan kita hampir 90 persen keperluan pilkades tercukupi. Jika di tambah APBDes sudah cukup. Maka sumbangan masyarakat, bakal atau calon sebenar sudah tidak diperlukan,” kata Anasrul.

Namun menurut Anasrul, tambahan biaya ini harus diikuti dengan perubahan perbup dan SK bupati. Ini akan menjadi landasan panitia desa untuk melaksanakan musyawarah ulang terkait adanya perubahan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang berasal dari APBDes. “Namun landasan hukumnya sampai hari ini tidak ada,” katanya.

“Berdasarkan Perbup Nomor 41 Tahun 2019, bahwa panitia desa membuat RAB yang diajukan paling lambat 30 setelah panitia terbentuk. Namun dengan pengajuan sekarang tidak mempunyai dasar hukum,” tambah Anasrul. (wir/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar