Politik Pemerintahan

Alasan Kemanusiaan, BK: Pencabutan Laporan Contempt of Parliament Sesuai Rapim DPRD Jember

Ketua BK DPRD Jember Hamim

Jember (beritajatim.com) – Hamim, Ketua Badan Kehormatan DPRD Jember, Jawa Timur, membenarkan adanya pencabutan berkas laporan soal contempt of parliament (penghinaan terhadap parlemen) yang dilakukan pejabat pemerintah daerah Penny Artha Medya.

Badan Kehormatan DPRD Jember melaporkan Penny ke kepolisian resor setempat pada Jumat (17/4/2020). Ada tujuh orang anggota DPRD Jember yang saat itu datang ke Markas Polres Jember untuk melaporkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jember tersebut. Berselang setahun kemudian, Maret 2021, pelaporan dicabut diam-diam tanpa ada pernyataan pers. Bahkan tiga dari lima anggota Badan Kehormatan menyatakan tidak tahu.

Hamim mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah mempertimbangkan jika keputusan mencabut berkas laporan ini akan memantik kontroversi. “Ya sudahlah. Semuanya dari titik pandang berbeda. Walau serba salah. Tapi tidak apa-apa. Keputusan mengandung risiko. Tidak masalah,” katanya, Rabu (16/6/2021).

Menurutnya, pada awal Maret 2021, ada surat edaran kapolri. “Bahwasanya setiap pelaporan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronika), pada tahapan sebelum diputuskan tersangka atau tidaknya, harus melalui tahap mediasi. Baik kasus sedang berjalan dan akan berjalan. Penyidik kepolisian berdasarkan surat itu berinisiatif untuk datang ke DPRD,” kata Hamim.

BK dengan diwakili Hamim dan Sunardi sebagai pelapor dan saksi pelapor kemudian melakukan rapat dengan empat orang pimpinan DPRD Jember sebelum melakukan mediasi dengan Penny. “Dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan dan sekarang Penny sudah tidak menjabat dan Dewan menunjukkan kedewasaannya, kita berusaha menjaga marwah dengan kencang, tapi kita juga bisa memberi maaf dengan catatan tertentu,” kata Hamim.

Saat itu rapat berlangsung alot. “Pimpinan tidak langsung memberikan keputusan waktu itu. Kami masih mempertimbangkan efeknya, dampaknya,” kata Hamim.

Butuh waktu seminggu lebih untuk pengambilan keputusan. Akhirnya semua pimpinan parlemen setuju. “Lebih jelasnya tidak apa-apa Panjenengan konfirmasi ke pimpinan. Semua melalui pertimbangan. Kalau saya sendiri tidak ada kepentingan,” kata Hamim.

Sunardi, anggota BK dari Partai Gerindra, membenarkan jika kesepakatan untuk mencabut laporan diputuskan dalam rapat pimpinan DPRD Jember. “Dengan terpilihnya bupati (baru) ini, kita tidak akan bermusuhan dengan pemerintah daerah,” katanya.

Ada dua syarat yang diajukan DPRD Jember kepada Penny, yakni memberikan permintaan maaf tertulis kepada DPRD Jember dan meminta maaf secara terbuka kepada publik. “Nah permintaan maaf terbukanya pasca itu kami lengah (tidak mengawasi pelaksanaannya),” kata Hamim. Saat itu, DPRD Jember sibuk membahas APBD 2021. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar