Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Akui Telat, Bupati Hendy: RPJMD Jember Seharusnya Disusun Sejak Pemerintahan Lalu

Bupati Hendy Siswanto (kiri) dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2021-2026 tidak pada kondisi ideal. Itu yang membuat pemerintah daerah harus beradaptasi cepat, terutama karena penyusunannya di tengah-tengah carut-marutnya kondisi birokrasi.

“Semua sudah sesuai tahapan. Justru teman-teman harus melihat, tentang bagaimana membuat RPJMD. RPJMD seharusnya dimulai pada Januari-Februari, pada masa pemerintahan yang lalu. Tapi kita posisinya APBD saja baru Mei 2021 dilaksanakan. Tentunya RPJMD setelah itu kami membuatnya,” kata Bupati Hendy Siswanto, Minggu (22/8/2021).

“Memang kita menggeser sedikit. Namun tahapannya tetap, seperti sekarang Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Tidak ada tahapan dilewati, semua tahapan kita lakukan. Tentang waktunya seperti saat ini. Musrenbang pun kita laksanakan, Renstra (Rencana Strategis) pun kita bikim beriringan. Bisa dikatakan (saat ini kondisi) extraordinary, tapi extraordinary-nya tidak terlalu,” kata Hendy.

Sebelumnya, PDI Perjuangan menuntut agar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2021-2026, Sabtu (21/8/2021), dibatalkan, sebelum tahapan lainnya dijalankan terlebih dahulu.

“Kami memandang bahwa proses penyusunan RPJMD Jember hari ini terjadi cacat prosedur dan pelanggaran dalam proses penyusunan,” kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember Widarto.

Namun Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi bisa memahami kesulitan yang dihadapi bupati dalam penyusunan RPJMD yang sudah harus selesai enam bulan setelah bupati dilantik pada 26 Februari 2021.

“Sebetulnya Rancangan Awal RPJMD disusun berdasarkan kajian teknokratik. Empat bab awal RPJMD biasanya yang menyelesaikan adalah bupati sebelumnya, seharusnya diselesaikan bupati sebelumnya (Bupati Faida),” kata Itqon.

Namun, ternyata semua bagian RPJMD diselesaikan Bupati Hendy Siswanto. “Mulai dari kajian teknokratik sampai rancangan awalnya. Akhirnya molor semua. Itulah kenapa jangan bandingkan dengan kabupaten lain yang sudah selesai prosesnya dan sudah ditetapkan Peraturan Daerah RPJMD-nya, karena di kabupaten lain normanya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Itqon.

Dalam situasi pemerintahan yang tak berjalan normal sejak awal dilantik, Hendy juga tidak diuntungkan oleh situasi saat ini. “Belum lagi sekarang ini situasi pandemi. Belum lagi kondisi kemarin banyak pejabat yang belum definitif. Banyak faktor kuncinya,” kata Itqon. [wir/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar