Politik Pemerintahan

Aktivis Gerakan Reformasi Jember Dorong Bawaslu Proaktif

Dua komisioner Bawaslu Jember, Andhika A. Firmansyah dan Dwi Endah Prasetyowati

Jember (beritajatim.com) – Sejumlah aktivis Gerakan Reformasi Jember (GRJ) mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (13/7/2020). Mereka meminta Bawaslu tegas menindaklanjuti dugaan pencatutan kartu tanda penduduk untuk bukti dukungan calon perseorangan Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto dibuka.

“Tanpa warga bersangkutan melapor sekalipun, kami punya ekspektasi lebih untuk Bawaslu bisa menyikapi. Karena realitas psikologi warga kita, tidak berani untuk melapor. Tidak mau ruwet. Kami mendorong Bawaslu proaktif menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” kata Kustiono Musri, koordinator Gerakan Reformasi Jember.

GRJ juga menyatakan siap membantu Bawaslu Jember untuk mengawasi pemilihan kepala daerah. Namun, Kustiono meminta agar data sistem informasi pencalonan (silon) untuk pasangan bakal calon perseorangan dibuka. Apalagi sudah muncul kabar bahwasanya ada warga yang merasa tidak pernah memberikan dukungan namun tercatat mendukung saat diverifikasi.

Mereka ditemui dua komisioner Bawaslu Jember, Andhika A. Firmansyah dan Dwi Endah Prasetyowati. “Kami sedang mengawasi verifikasi faktual,” kata Andhika.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada dan pasal 185A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, seseorang yang menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung calon perseorangan dipidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan, dan denda paling sedikit Rp 12 juta dan paling banyak Rp 36 juta.

“Dalam beberapa laporan kemarin, kami fokus pada di jajaran penyelenggara di bawah kami, karena tidak boleh mendukung apalagi menjadi anggota partai politik,” kata Andhika. Ada 18 orang di jajaran Bawaslu Jember yang masuk dalam berkas dukungan Faida-Oktavianto yang diverifikasi faktual.

Mereka terdiri atas 13 orang pengawas kelurahan dan desa, tiga orang panitia pengawas kecamatan, dan dua orang staf panwascam. Bawaslu Jember langsung menindaklanjutinya, karena sesuai prinsip pemilu, seorang pengawas seharusnya netral dan tidak mendukung siapapun pasangan calon. “Kami sempat tanyakan kenapa kok bisa masuk. Mereka mengatakan: ‘saya tidak tahu, Pak. Tiba-tiba nama saya masuk dalam daftar dukungan’,” kata Andhika.

“Kami sudah melakukan diskusi dengan teman-teman Sentra Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri atas kepolisian dan kejaksaan). Terkait materiil itu tadi, rekan-rekan di gakumdu menekankan pada locus atau tempus. Yang kita cari siapa yang menulis atau memalsukan itu, ini yang kawan-kawan perlu pahami. Kawan-kawan di bawah tidak mengetahui. Seandainya tahu, baru ada titik temu, baru kita lakukan proses pelanggaran pidana,” kata Andhika.

Soal silon, Andhika tak bisa memutuskan. “Yang punya data KPU,” katanya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar