Politik Pemerintahan

AKD Minta Sisa Anggaran Daerah Jember Digelontor ke Desa

Jember (beritajatim.com) – Pelaksana Tugas Ketua Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur Bhisma Perdana meminta agar peran pemerintah desa kembali dikuatkan dalam sejumlah sektor pelayanan publik. Pemerintah desa juga perlu menggelontor sisa lebih anggaran daerah untuk desa.

“Kami ingin pelayanan publik di Jember segera diperbaiki, terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di desa, seperti pelayanan KTP dan kartu keluarga yang kemarin sempat ramai. Fungsi desa atau kelurahan bisa dikuatkan sebagai tempat masyarakat memperoleh pelayanan langsung,” kata Bhisma, dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati 2019, di gedung DPRD Jember, Kamis (30/4/2020) sore.

Bhisma juga meminta ada peningkatan alokasi dana pembangunan infrastruktur yang bisa dikelola langsung oleh pemerintah desa dan kelurahan. “Berdasarkan data beberapa waktu lalu, kami melihat potensi Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) di Jember ini lumayan. Kami berharap silpa bisa didistribusikan langsung ke masyarakat desa melalui pemerintah desa,” katanya.

“Bentuknya bagaimana, itu bisa diatur melalui keputusan bupati atau pun keputusan pemerintah daerah,” kata pria yang juga Kepala Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, ini. Semakin besarnya anggaran untuk desa, menurut Bhisma, merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah daerah.

Kepala Desa Tanggul Wetan Suwadi juga mengkritik besarnya silpa yang mencapai Rp 600 miliar lebih. Ia melihat pemerintah daerah belum bisa bekerjasama dengan pemerintah desa. Jadi dia minta agar LKPj bupati ditolak oleh DPRD Jember.

David Handoko Seto, anggota DPRD Jember yang memimpin rapat, membenarkan adanya program yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Contohnya program infrastruktur jalan penghubung dari desa ke desa yaitu jalan kecamatan. Ini kalau ngomong prosedur tetap dana ini dialokasikan pemerintah daerah, tidak perlu ADD (Alokasi Dana Desa) atau pun DD (Dana Desa). Ini jadi kewajiban pemerintah daerah. Selama ini kepala desa memikirkan jalan tembus antardesa menuju kecamatan yang semestinya dialokasikan dari APBD,” katanya. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar