Politik Pemerintahan

AKD: Data Kacau, Kepala Desa Kerja Keras

Bhisma Perdana Kades Jubung

Jember (beritajatim.com) – Saat ini data masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan dari pemerintah masih simpang siur. Kepala desa di Jember, Jawa Timur, mengusulkan penentuan warga miskin penerima bantuan berdasarkan musyawarah lokal dan berharap pendataan tak hanya berdasarkan hasil kerja relawan yang dibentuk bupati.

“Kami ingin ada sinkronisasi penguatan sistem dari bawah ke atas. Sekarang saya melihat hari ini kekacauan data. Hari ini teman-teman kepala desa bekerja keras menyinkronisasi data sehingga mendekati ideal sebagai data penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa,” kata Pelaksana Tugas Ketua Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur Bhisma Perdana.

Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang biasanya diperuntukkan pembangunan infrastruktur. Namun saat ini, maksimal 35 persen dari dana tersebut diperuntukkan penanganan dampak Covid-19 di masing-masing desa

Bhisma berharap penanganan Covid-19 bisa melalui pemerintah desa agar lebih tepat sasaran. “Jangan terlalu melibatkan relawan, akhirnya data tidak sinkron. Jadi kacau lagi. Yang jadi tabrak-tabrakan (pemerintah) desa. Ini keluhan teman-teman kepala desa yang perlu digarisbawahi: penguatan sistem. Jadi desa ini difungsikan sebagaimana mestinya,” katanya.

David Handoko Seto, anggota DPRD Jember dari Fraksi Nasdem, membenarkan jika ada informasi dari beberapa kepala desa bahwa relawan yang dibentuk bupati ikut mendata. Dewan tak bisa berbuat banyak. “Bagaimana mau melarang?” katanya, Kamis (7/5/2020).

Menurut Bhisma, peraturan Menteri Desa memberikan amanat pendataan pada Satuan Tugas Covid-19 tingkat desa. “Satgas Covid dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala desa yang terdiri atas anggota BPD, RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lain-lain,” katanya.

Pemerintah mengeluarkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai panduan. Namun satgas tetap mendata. “Nanti pada akhirnya bagaimana musyawarah desa menjadi pemutus mana yang layak dan mana yang tidak (menerima bantuan),” kata Bhisma.

Musyawarah desa sebagai finalisasi merupakan solusi untuk mengatasi ketidaksinkronan data dengan fakta di lapangan. Pemerintah desa belajar dari program-program bantuan sosial pemerintah sebelumnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebagian tidak tepat sasaran.

“Ada keluarga yang menurut kacamata kami tidak masuk keluarga miskin. Itulah kenapa kami bekerja keras mensinkronkan data agar tidak tumpang tindih,” kata Bhisma yang juga menjabat Kepala Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, ini.

Setelah pandemi berlalu, Bhisma mengatakan, akan ada musyawarah desa untuk mengevaluasi ulang data warga miskin penerima bantuan pemerintah. Warga yang tak layak menerima bantuan akan dikeluarkan dari daftar. Di Desa Jubung saja, data warga miskin penerima bantuan pemerintah yang sinkron dengan kenyataan lapangan hanya 20 persen. “Bahkan ada desa yang tidak menggunakan data itu. Musyawarah desa mendata ulang,” katanya. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar