Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

AKD Bojonegoro Minta Kejelasan Informasi Nilai DBH dan DAU

Bojonegoro (beritajatim.com) – Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bojonegoro mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro untuk memperoleh kepastian informasi dari legislatif terkait adanya penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) di perjalanan 2021 sampai bulan ini.

“Karena hal ini akan mempengaruhi besaran ADD yang kami terima di P-APBD 2022,” ujar Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM AKD Bojonegoro, Anam Warsito, Kamis (22/9/2022).

Data yang diperoleh AKD saat melakukan hearing bersama Komisi B DPRD Bojonegoro diketahui ada penambahan dana dari DBH Migas maupun pajak sebesar Rp1,54 triliun. Dari jumlah itu ada hak desa sebesar 12,5 persen yang di dapat desa dari ADD, atau sebesar Rp193 miliar.

“Sedangkan Bapenda hanya memasang angka ADD sebesar Rp154 miliar. Artinya baru dipasang 10 persen,” terangnya.

Sedangkan, menurut Kepala Desa Wotan, Kecamatan Sumberrejo itu, sesuai dengan perda 9/2010 dan Perbup tentang ADD, alokasi ADD itu masih kurang lima persen. “Sehingga kurang Rp49 miliar yang belum dipasang,” lanjutnya.

AKD berharap melalui Banggar ini menyampaikan hal itu kepada TAPD Pemkab Bojonegoro agar ADD yang dipasang di P-APBD menggunakan skema 12,5 persen. “Kami berharap dalam penetapan P-APBD bisa ditingkatkan,” harapnya.

Sementara Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengungkapkan, apa yang disampaikan oleh AKD ini akan disampaikan kepada TAPD dalam proses pembahasan P-APBD. “Kami akan sampaikan nanti ke forum banggar,” katanya. [lus/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Shin Tae Yong Puji Rumput Lapangan Thor Surabaya

Menjajal Mobil Listrik Wuling Air ev