Politik Pemerintahan

Akademisi: Pemkot Surabaya Perlu Klarifikasi Data Plt, Potensi Munculkan Fitnah Gratifikasi

Surabaya (beritajatim.com) – Krisis banyaknya Plt di lingkungan OPD Pemkot Surabaya yang disorot Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony ditanggapi oleh pihak akademisi. Isu yang bergulir, harus diklarifikasi segera oleh pihak Pemkot Surabaya dengan berbasis data.

“Perlu klarifikasi berbasis Data (evidence based), berapa banyak dan jabatan apa saja yang dijabat Plt,” kata pakar administrasi negara asal UNAIR Gitadi Tegas Supramudyo.

Gitadi pun menilai jika kebiasaan menunjuk Plt di posisi pejabat bisa menimbulkan fitnah. Kalau kebiasaan mendudukkan Plt sudah jadi Birocratic Style di banyak kab/kota, bisa menimbulkan fitnah yang mengarah pada gratifikasi dalam pengisian jabatan. Ini yang harus disikapi dengan cerdas dan sensitif apalagi untuk pemerintahan selevel Kota Surabaya,” ujarnya.

“Mungkin perlu melibatkan institusi rekrutmen yang kredibel dalam pengisian jabatan sehingga tidak Plt,” pungkas Gitadi.

Kurang lebih sama, pakar kebijakan publik FISIP UPN Veteran Jatim Agus Widyarta mengatakan jika status Plt di lingkungan birokrasi bisa menjadi wewenang yang ada menjadi terbatas. “Pada hakekatnya pejabat dalam menduduki jabatannya tertentu dengan status Plt mempunyai keterbatasan wewenang dan beban psikologis dalam melaksanakan tugasnya,” bebernya.

“Sehingga sebaiknya status Plt itu ada memang karena kualifikasi pejabat dalam jabatan itu tidak ada. Pemkot sepertinya sudah punya assesmen yang bagus bagi ASNnya sehingga kekosongan jabatan tertentu akan mudah untuk mengisinya,” lanjut pria yang pernah menjadi Ketua Ombudsman Jatim ini.

Agus pun berharap jika kekosongan jabatan yang ada harus segera diisi. Tentunya, agar birokrasi yang ada di Pemkot Surabaya lebih efektif. “Saya lebih setuju agar jabatan plt dalam birokrasi itu segera terisi agar lebih efektif dalam tugasnya. Begitu juga dalam BUMD saya kira banyak warga surabaya yang kompeten untuk mengisi jabatan managerial tersebut sehingga proses rekruitmen bisa segera dilakukan,” pungkas Agus.

Sebelumnya, Keberadaan Plt atau pelaksana tugas di lingkungan OPD Pemkot Surabaya ternyata jumlahnya boleh dibilang banyak. Bukan hanya di level Kepala Dinas, beberapa posisi jabatan di level Kabag atau Kabid di OPD Pemkot Surabaya juga dijabat oleh Plt.

Fenomena ini salah satunya disorot oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony. Menurutnya, Maraknya pejabat Plt di OPD Pemkot Surabaya bisa menghambat proses birokrasi di Surabaya.

“Tentunya kami di DPRD Surabaya sering kerepotan karena banyaknya Plt. Tentunya kan ini tidak baik. Akan kami agendakan dengan Komisi A untuk memanggil BKD terkait ini,” kata AH Thony, Senin (8/2/2021).

Menurut politisi Gerindra itu, maraknya Plt di lingkungan OPD Pemkot Surabaya bukan terjadi baru-baru ini saja. “Sudah sejak lama ini di era kepemimpinan Bu Risma banyak sekali Plt di Pemkot Surabaya,” bebernya.

“Nampaknya ada ketidakberesan terkait reformasi birokrasi di Pemkot Surabaya. Harusnya kan begitu ada yang kosong langsung diisi. Kalau dibiarkan Plt berkepanjangan begini kan potensi terjadinya KKN di OPD Pemkot Surabaya,” tegas Thony.

Dikonfirmasi, Sekkota Surabaya Hendro Gunawan meminta agar beritajatim.com menghubungi Kepala BKD Surabaya Mia Santi Dewi. Hanya saja, Kepala BKD Surabaya hingga berita ini ditulis tidak merespon permintaan wawancara yang dikirimkan. “Waduh aku gak hafal mas, monggo lsg ke Bu Ka BKD ya,” kata Sekkota Surabaya Hendro Gunawan melalui aplikasi jejaring pesan.

Sebagai informasi, berdasarkan catatan beritajatim.com, ada beberapa OPD Pemkot Surabaya yang posisi kepala dinasnya dijabat oleh Plt. Beberapa diantaranya seperti BPKAD, Bappeko, DKRTH, Disnaker, Sekretaris DPRD Surabaya, Bakesbangpol, dan Dirut RSUD dr Soewandhie. Selain itu, ada pula Dirut PD Pasar dan Dirut RPH serta Dirut PDAM di lingkup BUMD Kota Surabaya. [ifw/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar