Politik Pemerintahan

Akademisi: Otoritas Polisi Terkesan Overdosis pada Era Jokowi

Khairul Fahmi (kiri) dan M. Iqbal (kanan)

Jember (beritajatim.com) – Peran kepolisian pada masa pascareformasi mendapat sorotan dari akademisi dan pengamat. Salah satunya soal besarnya otoritas pengamanan yang diberikan negara kepada institusi ini.

Kritik disampaikan Muhammad Iqbal, doktor komunikasi politik Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, terkait peran kepolisian pasca reformasi.

“Saat ini pascareformasi, organ kepoisian sudah terpisah dari TNI dan terlebih di rezim Jokowi, kepolisian memiliki otoritas yang terkesan over dosis dalam menangani kompleksitas isu keamanan. Mulai dari common-crime sampai extraordinary crime seperti korupsi, narkoba, trafficking hingga persoalan arus informasi seperti hoaks dan hate speech, maupun antiterorisme,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, semua kompleksitas itu terkesan bersandar pada tafsir tunggal polisi atau monolitik terhadap apa yang dinilai kejahatan. “Kalau pun mengaku sudah berdasarkan pertimbangan pendapat pakar, kerap preferensi pakar mana yang otoritatif memberi pertimbangan, lagi-lagi terkesan menurut perspektif polisi. Ketika merebak perspektif dari masyarakat sipil dan lainnya, sudah keburu dianggap sebagai itikad atau tindakan makar maupun ujaran kebencian,” katanya.

Hal ini, menurut Iqbal, membuat diskusi dan debat terbuka dari ragam perspektif menjadi tertutup. “Kritik pada kekuasaan pemerintah dianggap sebagai tindakan pencemaran nama baik, bahkan makar. Alih-alih hendak menciptakan alam demokrasi sehat dan mewujudkan kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Sebaliknya malah terjadi kecemasan massif di masyarakat, bahkan kalangan akademisi dan kaum cendekia untuk mengekspresikan opini dengan perspektif tertentu. Takut dijerat pasal ‘makar’ atau sejumlah ‘pasal karet’ di Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) atau regulasi lainnya,” katanya.

Sementara itu, Khairul Fahmi dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menyoroti besarnya anggaran negara untuk polisi. “Dalam pembahasan RAPBN 2020, pagu belanja Polri tercatat sebesar Rp 90,3 triliun atau turun dari outlook 2019 sebesar Rp 94,3 triliun. Seiring adanya penyesuaian pos baru ‘belanja mendesak’ senilai Rp 13,83 triliun dan tambahan Rp 550 miliar untuk penyelenggaraan pendidikan, maka pagu belanja Polri tahun depan secara total meningkat jadi Rp 104,7 triliun,” katanya.

Sebagaimana dikutip dari Kumparan, 17 Juni 2019, Wakapolri Komjen Ari Dono di Gedung DPR menyatakan, penambahan anggaran terkait tantangan keamanan yang dihadapi Polri pada 2020, seperti penyebaran radikalisme dan intoleransi yang kian mengganggu stabilitas keamanan nasional, dan hegemoni demokrasi yang telah menimbulkan potensi konflik dalam masyarakat.

Istilah hegemoni demokrasi ini yang dipertanyakan Fahmi. “Tidak jelas definisinya. Mungkin saya kurang baca, jadi tidak paham apa yang dimaksudkan ketika ‘hegemoni’ disandingkan dengan ‘demokrasi’,” katanya.

“Tafsiran saya, ancaman hegemoni demokrasi ini bisa dipahami tipis-tipis, bahwa kritik dan aspirasi publik dapat dianggap sebagai upaya mengatur-atur, mendikte maupun merongrong negara dan pemerintahan yang sah,” kata alumnus Universitas Airlangga ini.

Fahmi berharap tafsirannya keliru. “Karena ngeri juga ini jika agen dan perangkat demokrasi kemudian dianggap ancaman yang hegemonik. Bahaya bagi rezim ini jika publik sampai menganggap bahwa aparatusnya ‘zero tolerance’ terhadap kritik sekecil apapun,” katanya. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar