Politik Pemerintahan

Dialog Publik PWI dan Universitas Jember

Akademisi Minta Pemkab Jember Jalankan Surat Perintah Mendagri

Jember (beritajatim.com) – Hermanto Rohman, pengamat kebijakan publik dari Universitas Jember, bisa memahami kehati-hatian DPRD Jember dengan menunda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020.

“Ketika KUA-PPAS dibahas, pertanyaannya adalah: siapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang akan menindaklanjuti. Sementara problemnya ada persoalan hukum terkait SOTK OPD yang ada saat ini. Itu yang mungkin perlu dipahami juga, kenapa kemudian kejelasan OPD menjadi penting. Karena OPD ini nantinya yang menyusun RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) yang menjadi acuan menyusun RAPBD,” kata Hermanto, dalam dialog publik bertema ‘Kontroversi Pembahasan RAPBD 2020’ yang digelar Universitas Jember dan Persatuan Wartawan Indonesia, di Agrowisata Cafe Resto Gading Asri, Kabupaten Jember, Sabtu (14/11/2019).

Sebagaimana diberitakan, DPRD Jember menunda pembahasan hingga pemerintah kabupaten melaksanakan perintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Tiga perintah yang harus dilaksanakan adalah pencabutan belasan surat kepusan mutasi, pencabutan 30 peraturan bupati mengenai KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja), dan tidak lanjut surat Menterti Dalam Negeri mengenai peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduan Kabupaten Jember.

Hermanto membenarkan, bahwa dalam Peraturan Mendagri Nomor 12 Tahun 2019, eksekutif bisa menyodorkan langsung Rancangan APBD kepada parlemen saat pembahasan macet. “Tapi kembali lagi: problemnya kan pada ‘rumah’ (OPD) itu: mau mengacu pada SOTK yang lama atau yang baru,” katanya.

Hermanto menilai permasalahan SOTK 30 OPD membuat persoalan agak rumit. “Sebetulnya kalau kita mengacu pada persoalan itu, seharusnya bupati kembali lagi kepada peraturan. OPD itu ada terkait dengan peraturan bupati. Peraturan bupati harus mengacu pada ketentuan produk hukum daerah. Jika ada produk hukum daerah yang diterbitkan pemerintah daerah yang melanggar standar prosedur yang ada, maka produk hukum daerah bisa dibatalkan. Siapa yang punya kewenangan membatalkan? Mendagri,” katanya.

“Meski kita dalam kerangka otonomi daerah, tidak bisa semua produk hukum daerah dipaksakan oleh pemerintah daerah sendiri. Maka harus sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur Kriteria) itu tadi,” jelas Hermanto. Jika tidak sesuai, maka produk hukum daerah itu bisa dibatalkan.

Pelaksanaan surat perintah Mendagri melalui gubernur ini memiliki tenggat. Setelah menerima surat dari gubernur, bupati memiliki waktu tujuh hari untuk memberikan jawaban. Ada dua opsi jawaban. Pertama, mematuhi surat perintah pemerintah pusat itu. Kedua, mengajukan keberatan. “Karena di situ masih ada hak mengajukan keberatan. Jika ada keberatan, maka Mendagri ada waktu 30 hari untuk memutuskan atas keberatan dari bupati itu,” kata Hermanto.

“Kalau Mendagri menolak keberatan bupati, maka otomatis akan berimpilikasi juga pada sanksi. Kalau ini berdampak pada pelayanan, mungkin bupati akan mendapat sanksi itu kalau kita berkaca pada persoalan SOTK tadi. Menurut saya ya semestinya jalankan saja rekomendasi dari Mendagri,” kata Hermanto.

Dalam acara dialog itu, Universitas Jember dan PWI sudah mengundang Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief dan Sekretaris Daerah Mirfano untuk ikut memberikan penjelasan mengenai kontroversi ini. Namun pada saat terakhir, keduanya menyatakan tak bisa hadir.

“Saya besok (Sabtu, red) positif mewakili bupati di salah satu acara, upacara PGRI di Unej atau BRI di alun-alun. Setelah itu saya harus langsung pulang ke Ponpes Alfalah Silo karena ada kunjungan Putri Wapres KH Ma’ruf Amin dan 50 kiai se-Tapal Kuda. Dengan sangat menyesal saya tidak bisa menghadiri acaranya,” kata Muqiet via pesan WhatsApp.

Sementara itu, Mirfano menyatakan sedang di Surabaya. “Saya ada di kantor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” katanya. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar