Politik Pemerintahan

Akademisi Duga Siasat di Balik Pelampung Bergambar Bupati dan Wabup Jember

Jember (beritajatim.com) – Hermanto Rohman, pengamat kebijakan publik Universitas Jember, menduga adanya siasat di balik pengadaan ribuan jaket pelampung bergambar Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arif. Ribuan jaket pelampung itu kini disimpan di aula Joko Thole PGRI Jember, Jawa Timur.

Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat DPRD Jember dengan pemerintah setempat, diketahui bahwa jaket pelampung ini diadakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018. Sementara itu, penempelan atribut (branding) gambar bupati dan wakil bupati dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dengan APBD 2019.

Kendati penempelan ‘branding’ sudah selesai pada Desember 2019, ternyata jaket-jaket pelampung itu belum juga dibagikan kepada nelayan. Hingga berita ini ditulis, belum ada satu pun pejabat yang menjelaskan mengapa pengadaan jaket pelampung ini harus melibatkan dua organisasi perangkat daerah.

Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pembangunan Muhammad Kosim menolak berkomentar. “Pengadaan itu bukan di zaman saya. Sepanjang yang saya tahu tidak ada yang dilanggar,” katanya, Jumat (8/5/2020).

Sekretariat Daerah Mirfano mengatakan, status jaket-jaket pelampung itu adalah barang persediaan. “Selesai pengadaan akan diserahterimakan ke Dinas Perikanan sebagai barang persediaan, karena sudah menjadi aset Dinas Perikanan. Logis kalo brandingnya di dinas itu,” katanya.

Namun status barang persediaan inilah yang membuat Hermanto curiga. “Ini adalah modus mengelabui anggaran. Kalau bantuan sosial, maka (jaket pelampung itu) harus segera disalurkan dan datanya harus jelas. Kalau bansos harus jelas datanya. Kalau barang persediaan, ya mengacu pada data siapa yang akan diundang dalam kegiatan dan maka itu ditambahi anggaran rebranding,” katanya.

Lantas kenapa dianggarkan di Bagian Pembangunan? Menurut Hermanto, penganggaran di Bagian Pembangunan ini untuk mencari jalan mudah. “Ini karena penganggaran melalui bantuan sosial relatif sulit, karena data penerima harus jelas dan mudah dikritisi,” katanya.

“Kedua, jika penganggaran dalam Bagian Pembangunan Sekda yang lebih berfungsi administratif, maka belanja barang tersebut akan menjadi barang persediaan dan mirip dengan belanja alat tulis kantor. Barang ini akan dikeluarkan sebagai souvenir atau bagian dari kit untuk event yang akan diadakan,” kata Hermanto. Dia menduga, jaket pelampung itu akan dikeluarkan dari barang persediaan sebagai bagian seminar kita yang melekat pada program, semisal Kongres Nelayan, dan bukan sebagai bantuan sosial. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar