Politik Pemerintahan

Advokat Tata Negara: Jangan Terburu-buru Daftarkan Pemakzulan ke MA

Donny Tri Istiqomah

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, disarankan mempersiapkan berkas pemakzulan terhadap Bupati Faida yang akan didaftarkan ke Mahkamah Agung dengan cermat dan teliti. Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusan terhadap pemakzulan tersebut Bupati Faida paling lambat 30 hari setelah berkas diregister.

“DPRD Jember harus mempersiapkan alat-alat bukti. Kalau kasus Jember ini dugaannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan. Dugaan itu harus dilengkapi bukti-bukti yang diperoleh selama menggunakan hak angket,” kata Donny Tri Istiqomah, advokat dan pemerhati hukum tata negara, Sabtu (25/7/2020).

Bukti-bukti itu harus dikuatkan, karena menurut Donny, hanya itu satu-satunya yang bisa membuat pemakzulan efektif. “Kalau hanya memakzulkan tanpa dilengkapi alat bukti, percuma juga. Jadi yang bisa dilakukan, jangan buru-buru diregister ke Mahkamah Agung. Tolong semua alat bukti disusun secara lengkap, rapi, dan sistematis. sehingga dugaan dalam pemakzulan tersebut semua dilengkapi dengan alat-alat bukti yang kuat dan cukup,” katanya.

Donny mengatakan pemakzulan yang paling populer adalah kepala daerah Garut. “Tapi yang di Garut itu kasus pelanggaran etika susila. Jadi beda dengan Jember. Intinya begini: pemakzulan itu, berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasti (terkait dengan) melanggar sumpah jabatan, atau melanggar etika, melanggar asusila, dan melanggar undang-undang,” kata alumnus Universitas Jember dan Universitas Indonesia ini,

“Tapi di UU Nomor 23 itu disebutkan lebih gamblang lagi, intinya melanggar undang-undang itu apa sih? DPRD harus menemukan bukti adakah kebijakan atau keputusan bupati Jember yang menguntungkan dirinya sendiri, menguntungkan keluarganya, atau menguntungkan kroni-kroninya,” kata Donny.

“Kedua, adakah keputusan bupati Jember yang bersifat korupsi, kolusi, nepotisme? Biasanya yang paling populer itu nepotisme. Itu presedennya biasanya pada perombakan birokrasi. Itu yang seringkali dijadikan dasar (dugaan) nepotisme, yaitu perombakan itu bisa dibuktikan bahwa dalam rangka untuk kepentingan pribadi bupati dengan menempatkan kroni-kroninya duduk di jabatan-jabatan strategis, sehingga membuat birokrasi di bawah kendali kepentingan pribadi bupati,” kata Donny.

“Kalau memang di Jember ada perombakan birokrasi yang sewenang-wenang, tidak sesuai dengan track record atau keahliannya, apalagi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya silakan buktikan itu. Itu cukup juga sebagai bukti untuk dimakzulkan, karena itu sudah melanggar undang-undang dan bersifat nepotis,” kata Donny.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, pihaknya akan mengkaji lagi adakah persyaratan yang masih harus disempurnakan sebelum berkas dikirim ke MA. “Tentunya dalam waktu tidak terlalu lama, pimpinan DPRD akan mengkaji dengan melibatkan beberapa orang ahli, karena kami tidak ingin semangat mayoritas anggota DPRD menjadi ambyar hanya karena persoalan yang tidak terlalu krusial yaitu pemeriksaan berkas di Mahkamah Agung. Kami akan lengkapi berkas-berkas terlebih dulu sebelum kami bertarung di Mahkamah Agung,” katanya.

Itqon mengatakan, hak menyatakan pendapat adalah hak tertinggi. “Urusan secara administratif apakah ada fatwa bupati diberhentikan, sangat bergantung pada putusan hakim-hakim di Mahkamah Agung,” katanya. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar