Politik Pemerintahan

Advokat Penggugat DPRD Jember Ternyata Surati Jaksa Agung

Moh Husni Thmarin, pengacara (dok pribadi)

Jember (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri Jember berupaya memediasi Bupati Faida dan Ketua DPRD Itqon Syauqi, Kamis (25/6/2020) lalu. Ternyata upaya itu menindaklanjuti surat dari Yayasan Pendidikan Puspa Melati yang berkedudukan di Jember, Jawa Timur.

Belakangan diketahui, yayasan tersebut diketuai Mohammad Husni Thamrin, advokat yang menjadi kuasa hukum Slamet Mintoyo, warga yang menggugat hak angket DPRD Jember di pengadilan negeri. Yayasan ini membawahi taman pendidikan Alquran, pendidikan anak usia dini, dan taman kanak-kanak dengan jumlah siswa mencapai kurang lebih 100 orang.

Surat itu dikirim ke Kejaksaan Agung pada 17 Februari 2020. “Perihalnya imbauan, bukan tentang pengaduan,” kata Thamrin, Minggu (28/6/2020) pagi.

Surat itu tak hanya ditujukan kepada Kejaksaan Agung, tapi juga Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, gubernur, dan DPRD Jatim.

“Tembusannya kepada bupati, Kejaksaan Negeri Jember, Kepala Kepolisian Resor, Komandan Distrik Militer, Ketua Pengadilan Negeri Jember. Isinya tentang keperihatian kondisi di Jember, terkait konflik bupati melawan DPRD Jember yang menjadikan rakyat sebagai korban dan minta agar pusat turun membatu mengatasi masalah itu,” kata Thamrin.

Thamrin sebenarnya ingin memotivasi organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi untuk memberi solusi dalam konflik antara bupati dan DPRD Jember. “Bukan jadi penonton atau menikmati konflik, atau malah terlibat dalam konflk itu. Karena yang jadi korban rakyat dan pembangunan di Jember secara keseluruhan,” katanya.

Bupati Jember Faida

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jember Agus Budiarto mengakui kepada wartawan, jika pihaknya ingin memediasi Bupati Faida dan Ketua DPRD Itqom Syauqi, Kamis (25/6/2020) malam kemarin. “Memang ada perintah dari pimpinan kami dari Kejaksaan Agung untuk kami melakukan upaya untuk kebaikan di Jember. Pak Kajari tentu menindaklanjuti perintah itu, berupaya mempertemukan dua belah pihak,” katanya.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Haryadi mengapresiasi kejaksaan negeri yang berusaha menjadi mediator antara Bupati Faida dengan DPRD Jember, Jawa Timur, yang masih berkonflik soal pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah.

Namun, dia memandang tidak tepat jika kejaksaan diikutkan dalam sebuah polemik politik. “Kejaksaan adalah garda terdepan penegakan hukum di republik ini, selain penegak hukum lainnya. Urusan politik sebaiknya diselesaikan secara politik,” katanya.

Agus menegaskan, upaya itu tidak berarti kejaksaan masuk ke ranah politik. “Ini untuk kepentingan masyarakat Jember. Perintah yang disampaikan kepada kami seperti itu. Tidak masuk ke ranah politiknya. Kedua orang ini memang pejabat politik, tapi kami bukan ranah politiknya, melainkan untuk kelangsungan pembangunan dan kebaikan masyarakat Jember,” katanya.

Thamrin menolak mengomentari pro dan kontra langkah kejaksaan melakukan mediasi tersebut. “Soal itu saya tidak berpendapat,” katanya. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar