Politik Pemerintahan

Ada Satu Raperda Bojonegoro dari Instruksi Presiden

Rapat Paripurna pemandangan umum pandangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro (beritajatim.com) – Satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menjadi usulan Pemkab Bojonegoro menjadi prioritas. Hal itu karena Raperda tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden RI Joko Widodo.

Satu Raperda itu yakni tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Satu Raperda itu tidak masuk dalam 23 Prolegda 2020 yang harus segera dibahas.

“Satu Raperda itu karena instruksi langsung dari presiden. Di seluruh Indonesia, semua forpimwil, Forpimda tingkat I maupun tingkat II sudah dikumpulkan,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Imam Solikhin, Senin (17/2/2020).

Satu Raperda itu nanti, lanjut politisi asal PKB, sebagai dasar untuk Pemerintah Daerah melakukan perampingan terhadap lembaga negara sesuai program reformasi birokrasi. Sebab, dengan begitu pelayanan terhadap masyarakat lebih efisien.

“Tidak masalah belum masuk dalam Prolegda. Karena ada instruksi langsung dari Presiden untuk melakukan perampingan kelembagaan negara,” tegasnya.

Sementara diketahui, agenda Paripurna Pembahasan enam Raperda usulan eksekutif itu yakni pemandangan umum pandangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. “Setelah ini agenda selanjutnya menunggu jawaban dari Bupati Bojonegoro atas pandangan fraksi-fraksi,” kata Imam Solikhin. [lus/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar