Politik Pemerintahan

Ada Ratusan Keluhan Soal THR, Gubernur: Iklim Usaha Jatim Tetap Kondusif

Gubernur Khofifah saat mendengarkan paparan dari Kadisnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo di kantornya.

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mencatat ada 324 keluhan konsultasi dan pengaduan THR Keagamaan yang dapat dilayani 55 desk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jatim hingga Idul Fitri 2021.

Khofifah mengatakan, meski ada ratusan keluhan dan pengaduan dari Dewan Pengupahan dan pengusaha mengenai THR Keagamaan yang masuk ke Disnakertrans Jatim, tetapi semuanya tetap berjalan kondusif.

“Tentu kita sampaikan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman buruh, teman-teman serikat pekerja, semuanya bisa membangun komunikasi dengan sangat baik. Memahami suasana hari ini dan tentu terima kasih dengan para pengusaha yang sudah berupaya, ada 1,64 persen yang mencicil,” kata Khofifah dalan kunjungan kerjanya di Kantor Disnakertrans Jatim, Senin (17/5/2021).

Khofifah mengapresiasi 1,64 persen perusahaan yang berupaya mencicil THR keagamaan, dan ke depannya akan dikomunikasi dengan Kepala Disnakertrans Jatim.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan 1,64 persen perusahaan yang mencicil THR Keagamaan dari 141 aduan dan keluhan yang masuk, merupakan upaya luar biasa dari pengusaha untuk memenuhi hak pekerja di tengah kondisi pandemi Covid-19.

“Jadi kira-kira 14 sampai 15 perusahaan yang masih mencicil itu,” kata Himawan.

Himawan melanjutkan, dari 141 persoalan THR Keagamaan terdapat 54 perusahaan yang belum menemukan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, sehingga THR-nya belum terbayarkan. Sehingga, pihaknya pada Selasa (18/5/2021) besok akan memanggil pengadu dan perusahaan terkait.

“Kita ingin verifikasi dan mengkonfirmasi apa penyebabnya, tetapi sekali lagi Disnakertrans tidak bisa bekerja sendiri. Kami akan bekerja bersama tim pengupahan,” ucapnya.

Himawan menjelaskan, selama ini ada perusahaan yang sudah mengajukan permohonan penangguhan, namun tidak bisa melaksanakannya. Bahkan, pembayarannya dilakukan di bawah kesepakatan dan ada juga THR-nya tidak dibayarkan, akibat perusahaannya kolaps atau hampir bangkrut akibat pandemi Covid-19. Namun, Disnakertrans tidak bisa mengadili perusahaan tersebut, jika pekerjanya masih merasa nyaman bekerja.

“Kita bersama beberapa kawan-kawan serikat pekerja, saya terserah saja, karena saya kan tidak bisa juga mengadili perusahaan itu kalau memang teman-teman masih merasa nyaman meskipun upahnya di bawah UMK dan THR-nya dicicil atau belum dibayar. Karena apa? Karena ini sebenarnya menyangkut hari-hari selanjutnya,” pungkasnya. [tok/but]

 



Apa Reaksi Anda?

Komentar