Politik Pemerintahan

Ada Perusahaan Batu Bara Tak Berizin di Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Meski jarang diketahui, ternyata di Kota Surabaya ada perusahaan batu bara. Parahnya, ada beberapa dari perusahaan itu yang tidak memiliki izin.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini harus bertindak tegas dengan menutup operasional perusahaan batu bara yang tidak berizin.  Ada sekitar tujuh perusahaan batu bara yang berada di Tambak Osowilangon yang belum berizin.

Demikian diungkapkan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, Jumat (12/07/19). Menurutnya, sejumlah perusahaan batu bara yang menempatkan material batu baranya di wilayah Tambak Osowilangon, diduga mencemari lingkungan udara ke sekitar warga Tambak Osowilangon.

Selain mencemari lingkungan udara, kata Syaifuddin Zuhri, dari tujuh perusahaan batu bara hanya satu yang memiliki izin lingkungan.

“Demi keselamatan warga, Pemkot Surabaya harus menindak tegas perusahaan batu bara yang tak berizin, dengan menutup operasional perusahaan.” ujarnya kepada wartawan usai hearing dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya di Komisi C DPRD Kota Surabaya.

Ia menjelaskan, saat ini banyak keluhan warga Tambak Osowilangon, diketahui karena banyak timbunan-timbunan batu bara. Sehingga Pemkot yang memiliki regulasi dinilai harus bertindak tegas kepada pemilik batu bara.

Tindakan tegas tersebut, tambah Syaifuddin Zuhri, demi keselamatan warga sekitar timbunan batu bara, karena sudah jelas berdampak pada udara kotor saat musim panas maka batu bara akan terurai yang mempengaruhi pernapasan warga sekitar Tambak Osowilangon.

Anggota legislatif DPRD Kota Surabaya dari PDI Perjuangan Kota Surabaya, yang kini terpilih kembali menjadi anggota dewan menambahkan, Komisi C meminta kepada Lurah Tambak Osowilangun, Camat, Satpol PP untuk segera melakukan inventarisasi mana saja perusahaan batu bara yang belum memiliki izin lingkungan agar secepatnya kita panggil.

“Paling lambat pekan depan, Lurah Tambak Osowilangon, Camat, Dan Satpol PP harus sudah menginformasikan ke Komisi C, mana perusahaan batu bara yang belum berijin.” tegasnya.

Sementara itu, Komisaris CV Barkalin Arta Prima, salah satu perusahaan batu bara, Sugiharto mengatakan jika dirinya merasa heran mengapa dipanggil hearing di Komisi C, padahal perusahaan batu baranya sudah lengkap semua izinnya.

“Perusahaan saya sudah lengkap izinnya, tapi tidak tahu yang tujuh perusahaan lainnya.” kata Sugiharto kepada wartawan. [ifw/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar