Politik Pemerintahan

Ada 53 Tambang Galian C Ilegal di Mojokerto

Acara Focus Group Discussion (FGD) bersama mahasiswa dan aktivis Pecinta Lingkungan Mojokerto. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Dari 87 galian C, ada sebanyak 53 tambang galian C di Kabupaten Mojokerto yang tidak mengantongi izin. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto saat Focus Group Discussion (FGD) bersama mahasiswa dan aktivis Pecinta Lingkungan Mojokerto, Jumat (27/12/2019).

Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh mengatakan, terkait hal tersebut pihaknya akan membawa kasus ini ke tingkat Provinsi Jawa Timur. “Kita akan bawa ke provinsi melalui Gubernur, karena regulasi ini yang menghambat kami di kabupaten untuk melakukan pengawasan,” ungkapnya.

Masih kata Ayni, Pemkab Mojokerto tidak memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait izin galian C sehingga pihaknya berharap izin galian C dikembalikan ke Pemkab Mojokerto. Karena yang merasakan dampaknya bukan mereka yang di atas, tapi yang merasakan dampak akibat galian C ilegal yang marak adalah daerah.

“Dari 87 tambang galian C di Kabupaten Mojokerto, 53 tambang tidak berizin dan hanya 14 tambang yang berizin. Selain itu, ada 20 tambang yang izinnya mati dan tambang galian C itu berdampak pada kerusakan lingkungan. Seharusnya semua tambang galian C yang tidak berizin harus ditutup tetapi memang sulit untuk melakukannya,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mojokerto ini, dampaknya tidak hanya pada masyarakat tetapi juga terhadap lingkungan hidup. Seperti bencana banjir yang terjadi di Desa Kalikatir, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto karena kerusakan lingkungan akibat galian C.

“Bayangkan jika gunung diambil batunya, kalau tinggal tanahnya saja kan bisa mengakibatkan longsor. Ada daerah aliran sungai yang digali secara ilegal, ada cagar budaya yang dirusak. Mojokerto pertanian produktif, lahan-lahan yang harusnya tidak diberikan izin ternyata di tambang,” jelasnya.

Untuk menertibkan tambang galian C ilegal, pihaknya akan membentuk tim khusus yang melibatkan dari unsur forkopimda Kabupaten Mojokerto. Namun, tegas Ayni, Gubenur Jawa Timur diharapkan bisa mendukung karena yang menerbitkan izin galian C adalah Pemprov Jawa Timur.

“Yang menerbitkan izinnya kan Gubernur, jadi Gubernur harus ikut bertanggung jawab juga dengan masalah ini. Pengawasan yang harusnya dari provinsi tidak dilakukan disini, kalau kita yang melakukan pengawasan salah karena kita tidak mempunyai perda disini,” tegasnya.[tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar