Jember (beritajatim.com) – Data adanya 159 ribu orang perempuan warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang berstatus janda atau perempuan kepala keluarga membuat Komisi D DPRD Jember terkejut.
“Kami agak terkejut dengan laporan dari DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) ini. Angka ini bukan angka kecil. Ini angka luar biasa. Saudara-saudara kita yang berstatus janda ini ada beban, bukan hanya butuh makan tapi juga pendidikan anak,” kata Ketua Komisi D Hafidi, Kamis (14/10./2021).
Menurut Hafidi, perceraian bisa dipicu banyak faktor. “Mungkin efek kondisi ekonomi. Kedua, mungkin karena efek pandemi Covid. Ketiga, mungkin permasalahan umumnya masalah keluarga,” katanya.
Komisi D DPRD Jember sepakat jika ada tambahan anggaran untuk DP3AKB yang bertugas menangani para perempuan kepala keluarga. “Memang butuh ada semacam dorongan dan bimbingan terhadap saudaras-saudara kita berstatus janda. DP3AKB akan membuat langkah, termasuk untuk menangani pekerja migran Indonesia yang membutuhkan perhatian dalam ketahanan ekonomi,” kata Hafidi.
Komisi D akan berembuk dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021 kali ini, DP3AKB Jember tidak akan mengajukan tambahan anggaran kegiatan karena tahun anggaran akan berakhir. “Tapi kalau kami ditambahi, kami bersedia maksimal Rp 200 juta. Nanti kami buat event dengan berkolaborasi dengan masyarakat,” kata Kepala DP3AKB Jember Suprihandoko. [wir/ted]
Komentar