Politik Pemerintahan

Ada 15 Butir Rekom untuk APBD Jember 2021 dari Gubernur

Gubernur Khofifah dan Bupati Hendy Siswanto

Jember (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberiikan 15 butir rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021.

Rekomendasi ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 188/224/KPTS/013l/2020 tentang Hasil Evaluasi Raperda APBD Jember Tahun Anggaran 2021. tertanggal 23 April 2021.

Pertama, penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS serta rancangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 agar memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagai kode referensi yang sepenuhnya terimplementasikan ke dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

Kedua, Pemerintah Kabupaten Jember agar menaati proses perencanaan dengan memperhatikan Surat Edaran menteri Dalam Negeri Nomer 640/16/SJ tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pasca pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020.

Ketiga, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, beberapa hal perlu diperhatikan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengalokasikan anggaran pada APBD Tahun 2021. Dana transfer umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25 persenuntuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah. Pemda wajib menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Covid-19 paling sedikit 8 persen dari alokasi dana alokasi umum (DAU).

Berikutnya sisa dana alokasi khusus (DAK) fisik digunakan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan atas kinerja tahun anggaran 2020 dan 2021. Pelaksanaan DAK fisik diutamakan untuk penyerapan tenaga kerja dan bahan baku lokal. Paling sedikit delapan persen dari pagu dana desa digunakan untuk penanganan Covid-19.

Rekomendasi keempat, Pemerintah Kabupaten Jember agar menganggarkan tabungan perumahan rakyat bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Rekomendasi kelima, bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan penilaian dan kriteria meliputi kondisi kemampuan keuangan daerah dan nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya. Kondisi kemampuan keuangan daerah ditentukan setelah terpenuhinya belanja urusan wajib dan mengikat, belanja yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan minimal terkait pelayanan dasar kepada masyarakat.

Rekomendasi keenam, terkait komitmen antara eksekutif dan legislatif. “Gubernur mengingatkan kepada bupati dan DPRD agar mempunyai komitmen bersama ke depan, agar APBD tidak terlambat, pembahasannya harus disesuaikan jadwal. Kedua, membina hubungan harmonis antara DPRD dan bupati agar tercipta suasana pemerintahan yang kondusif,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Senin (26/4/2021).

Rekomendasi ketujuh, Pemerintah Kabupaten Jember agar menghitung batasan penggunaan anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pertanggungjawaban terhadap realisasi belanja (cut-off). Ha1 ini dikarenakan, pemerintah Kabupaten Jember telah berganti kepala daerah, sehingga nanti akan bisa diketahui batasan pertanggungjawaban antara kepala daerah lama dengan kepala baerah baru terhadap penggunaan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2021.

Rekomendasi kedelapan, apabila terdapat sub kegiatan yang sifatnya multiyears atau tahun jamak, Pemerintah Kabupaten Jember agar tetap memedomani Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Lampiran Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, serta lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rekomendasi kesembilan mengenai alokasi anggaran pemulihan ekonomi dalam APBD 2021 yang hanya Rp 59,804 miliar atau 0,01 persen dari total belanja daerah Rp 4,448 triliun. Gubernur mengingatkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 pasal pasal 11 ayat (21) disebutkan, dana transfer umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25 persen untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah.

Program pemulihan ini terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan.

Rekomendasi kesepuluh, Pemkab Jember diminta agar mengalokasikan anggaran pengadaan vaksin Covid-19, dengan memedomani Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020.

Rekomendasi kesebelas, penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Jember tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan yang dimaksud adalah Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Rekomendasi keduabelas, Pemkab Jember diminta menyediakan anggaran untuk Tim Pengendali Inflasi Daerah dan pengendalian harga barang dan jasa.

Rekomendasi ketigabelas, Pemerintah Kabupaten Jember agar segera menyesuaikan kembali klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana hasil pemetaan menu kegiatan DAK Non Fisik Bantuan Operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya dan dana pelayanan administrasi kependudukan pada APBD 2021.

Rekomendasi keempatbelas, penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Jember tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tidak tertuang dalam keputusan gubernur ini, tetap harus memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, Apabila hasil evaluasi telah ditindaklanjuti maksimal tujuh hari kerja oleh Pemerintah Kabupaten Jember, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Jember tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dapat ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar