Politik Pemerintahan

95 Desa di Kabupaten Mojokerto Belum Bentuk BUMDes

Mojokerto (beritajatim.com) – Dari 299 desa yang ada di 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto, sebanyak 95 desa belum membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Padahal BUMDes sebagai lembaga penggerak ekonomi masyarakat desa.

Sehingga kondisi ini dirasa cukup menghambat efektifitas program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Khususnya di tingkat desa yang wajib mengaktifkan BUMDes sebagai pengelola program padat karya tunai desa (PKTD) selama masa pandemi Covid-19.

Keberadaan BUMDes menjadi syarat utama pengerjaan PKTD yang modalnya sebagian besar bersumber dari Dana Desa (DD). Termasuk gerakan pengadaan masker bagi masyarakat yang diinstruksikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Pemendes PDTT RI).

BUMDes seperti yang disyaratkan dalam Kementrian Desa (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015. Hal tersebut diakui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, Mukhamad Hidayat. Yakni masih ada beberapa desa di Kabupaten Mojokerto yang belum membentuk BUMDes.

“Tapi akhir tahun ini kami targetkan semua desa bisa terbentuk semua. Kami sebenarnya sudah mengupayakan semua desa bisa mendirikan BUMDes sejak tahun 2018 lalu. Bahkan, stimulus anggaran untuk penyertaan modal pendirian sempat digelontorkan Pemkab,” ungkapnya, Selasa (18/8/2020).

Yakni melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang masing-masing desa dialokasikan sebesar Rp10 juta. Namun stimulan tersebut tidak semua berjalan sukses, beberapa desa justru memasukkannya dalam daftar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (silpa) APBDes karena alasan keterbatasan Sumber Daya Masyarakat (SDM).

Sosialisasi Program Klinik BUMDesa kepada 20 BUMDesa dan penerima manfaat dari 10 Kabupaten di kantor DPMD Jatim, Kamis (14/11/2019).

“Sudah kami tekankan kepada semua camat dan tenaga ahli pendamping tingkat kabupaten sampai kecamatan untuk ikut mendampingi proses pendirian BUMDes. Semua BUMDes sudah harus terbentuk sebelum akhir tahun 2020 nanti,” katanya.

Sehingga program PKTD dan gerakan setengah miliar masker untuk Desa Aman Covid-19 bisa berjalan optimal. PKTD sendiri merupakan program prioritas yang wajib digulirkan pemerintah desa (pemdes) selama masa pandemi Covid-19. Dengan BUMDes lembaga pengelola program yang modal utamanya hasil refocusing DD.

Bahkan untuk mengotimalkan pemulihan ekonomi masyarakat desa, pengerjaan setiap PKTD juga harus menyertakan masyarakat desa setempat. Dengan mengoptimalkan upah kerja sampai 50 persen dari modal setiap pengerjaan. Sementara gerakan setengah miliar masker adalah program yang wajib dilaksanakan desa.

Ini sesuai instruksi dalam Surat Edaran (SE) Kemendes PDTT nomor S.2294/HM.01.03/VIII/2020. Dalam SE tersebut, setiap desa juga diwajibkan melakukan pengadaan masker kain melalui BUMDes. Jumlahnya tergantung dari jumlah penduduk dikalikan empat atau setiap warga mendapat empat buah masker kain.

“Modal pengadaannya dibagi antara DD dengan swadaya masyarakat atau dua masker hasil pengadaan DD, dan dua masker lainnya hasil gotong royong atau bantuan masyarakat,” pungkasnya. [tin/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar