Politik Pemerintahan

9 Ribu Penerima BLT Kemensos Asal Jombang Sempat Bermasalah

Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab saat melakukan pemantauan data penerima bansos di Desa Tejo, Mojoagung, Selasa (5/5/2020).

Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab mengungkapkan bahwa ada 9 ribu nama yang diusulkan sebagai penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) Kemensos sempat mengalami kendala. Ribuan nama tersebut tidak bisa masuk sistem karena terganjal masalah NIK (nomor induk kependudukan).

“Pendataan di Kemensos menggunakan sistem. Kita sudah setorkan nama-nama penerima BLT Kemensos, namun ada 9 ribu orang yang namanya tidak bisa muncul. Permasalahannya soal NIK,” kata Mundjidah ketika ditanya proses pendataan warga penerima BLT Kemensos, Jumat (8/5/2020).

Selanjutnya, Pemkab Jombang mengambil data yang sudah disetorkan ke provinsi sepengetahuan kepala desa. Walhasil, nama-nama yang sempat terkatung-katung itu bisa masuk data penerima BLT Kemensos. “Dini hari kemarin nama-nama tersebut akhirnya masuk,” ujar Mundjidah.

Dengan masuknya 9 ribu nama tersebut, jumlah total penerima BLT Kemensos untuk Jombang sebanyak 51.134 KK (kepala keluarga). Mereka akan mendapatkan dana sebesar Rp 600 ribu/bulan. Kompensasi tersebut diberikan sebagai dampak wabah Covid-19, yakni selama tiga bula ke depan.

Bupati mengakui, besaran BLT Kemensos berbeda dengan BLT yang bersumber dari APBD Jombang. Karena bantuan dari APBD Jombang hanya Rp 200 ribu/bulan. Bantuan tunai tersebut juga diberikan selama tiga bulan ke depan. Namun demikian, bupati yakin tidak ada gejolak di masyarakat terkait perbedaan nominal itu.

Mantan anggota DPRD Jatim ini menambahkan, selain 51.134 KK penerima BLT Kemensos, masih ada penerima lain dari program berbeda. Di antaranya sebanyak 77.686 KK penerima BLT APBD Jombang, kemudian BLT DD (dana desa) yang jumlahnya 42 ribu KK, serta BLT Provinsi sebanyak 35 ribu KK.

“Antara program satu dengan program lainnya tidak boleh ada penerima ganda. Artinya, jika sudah mendapatkan BLT Kemensos, maka tidak akan mendapat BLT APBD. Begitu seterusnya. Ada juga program keluarga harapan (PKH), serta BPNT (bantuan pangan non tunai). Sekali lagi, tidak boleh ada penerima ganda, makanya nama-nama penerima kita umumkan di kantor desa,” pungkas Mundjidah. [suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar