Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

9 Kelurahan di Kota Mojokerto Ditetapkan Sebagai Kelurahan Binaan Sadar Hukum

Penyuluhan hukum bagi warga Kelurahan Balongsari, di Pendopo Rumah Rakyat. [Foto : ist]

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar penyuluhan hukum bagi warga Kelurahan Balongsari, di Pendopo Rumah Rakyat. Penyuluhan hukum tersebut merupakan sinergi Pemkot Mojokerto dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Polda Jawa Timur.

Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan Kota Mojokerto tahun 2023 yang merupakan prioritas kelima. Yaitu penguatan stabilitas sosial dan politik melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan budaya gotong royong.

“Tahun ini, kami sudah menetapkan 9 Kelurahan Binaan Sadar Hukum yang tersebar di 3 Kecamatan. Masing- masing kecamatan kita bentuk 3 kelurahan, ini merupakan komitmen kami dalam merealisasikan prioritas tersebut,” ungkap Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, Selasa (26/7/2022).


Dibawah kepemimpinan Ning Ita (sapaan akrab, red), Pemkot Mojokerto menaruh perhatian cukup besar terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat,. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa regulasi yang telah ditetapkan. Diantaranya Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Perda Nomor 25 Tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan Perda nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan toleransi, ketentraman, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

“Kami berharap kedepan 18 kelurahan di Kota Mojokerto ini semuanya bisa dibentuk menjadi Kelurahan Binaan Sadar Hukum, seluruh kelurahan perlu mengetahui pentingnya memiliki kesadaran hukum,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Lilik Pudjiastuti menyampaikan, jika kegiatan tersebut merupakan upaya meningkatkan kepatuhan hukum yang menjadi salah satu indikator dalam terciptanya Kelurahan atau desa sadar hukum di seluruh Indonesia.

“Sosialisasi seperti ini merupakan upaya kami meningkatkan pemahaman hukum bagi warga di Kelurahan atau di desa, mungkin salah satunya nanti bisa membentuk perpustakaan atau kemudahan-kemudahan mendapat informasi hukum, karena ini penting,” ujarnya.

Turut dihadirkan sebagai narasumber dalam forum ini Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jatim KH Hasan Irsyad, Bidang Hukum Polda Jatim Kompol Mohammad Mahmud serta Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kota (BNNK) Mojokerto AKBP Suharsi. [tin/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Shin Tae Yong Puji Rumput Lapangan Thor Surabaya

Menjajal Mobil Listrik Wuling Air ev