Politik Pemerintahan

70 Peserta Ikuti Pelatihan dan Uji Sertifikasi Pengadaan Barang serta Jasa

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari dalam acara Diklat Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus Uji Sertifikasi di Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 70 peserta mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus Uji Sertifikasi yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto. Para peserta nantinya akan mengikuti diklat selama 17 hari di Gedung Diklat Kota Mojokerto

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus Uji Sertifikasi tersebut dibuka Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari dengan didampingi oleh Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria di Pendopo Graha Praja Wijaya, Pemkot Mojokerto. Sebanyak 70 peserta yang terdiri dari pejabat eselon tiga dan para lurah.

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus Uji Sertifikasi tersebut bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. Turut hadir, Kepala Bidang Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural, BPSDM Provinsi Jawa Timur, Didik Dwiyanto.

Didik berharap melalui diklat tersebut akan mampu meningkatkan kompetensi pejabat eselon tiga dan lurah di lingkup Pemkot Mojokerto. “Sehingga dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa dapat berjalan efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” ungkapnya, Senin (17/2/2020).

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan, jika penyelenggaraan diklat tersebut merupakan salah satu upaya memenuhi kebutuhan organisasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa, memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah. Terkait hal tersebut, Pemkot Mojokerto telah menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Mojokerto nomor  800/10759/417.403/2019 tentang Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa bagi pejabat eselon tiga di Lingkungan Pemkot Mojokerto.

“Terlebih, para pejabat ini nanti akan berperan sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentunya mempunyai tujuan bukan semata-mata hanya sekedar diklat. Tetapi, juga merupakan kewajiban kita dalam peningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa guna mewujudkan good governance,” tegasnya.[tin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar