Politik Pemerintahan

7 Tuntutan Massa PMII Surabaya ke Pemerintah Pusat

Surabaya (beritajatim.com) – PC PMII Kota Surabaya, hari Kamis (26/9/2019), melakukan aksi di dua titik. Selain berorasi di DPRD Jatim, mereka turut melakukan unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi.

Secara spesifik, mereka menggelar aksi solidaritas untuk mendesak KPK agar tetap independen. Berikut 7 tuntutan PC PMII Kota Surabaya:

1. Mendesak kepada pemerintah pusat agar segera menyelesaikan problematika yang sedang terjadi.
2. Mendesak KPK tetap menjalankan fungsinya dengan baik, independent, dan professional sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan prinsip presumption of innounce
(praduga tidak bersalah) dalam menilai kasus korupsi yang disangkakan oleh kepolisian atau
KPK kepada seseorang sebelum mendapat hukum tetap.
4. Menuntut agar segera mundur pimpinan KPK yang lama dan melantik Pimpinan KPK yang baru.
5. Mendesak Pemerintah dan DPR mengkaji ulang segala perancangan peraturan perundang-
undangan yang tidak berpihak kepada rakyat dan mengedepankan aspek substansi hukum daripada
aspek politis.
6 Mendesak pemerintah dan DPR dalam melakukan perancangan peraturan perundang-undangan
dengan mendengarkan aspirasi rakyat untuk dituangkan di rancangan peraturan perundang-
undangan.
7. Menuntut agar Pemerintah Pusat untuk mencabut Kepmenaker No. 228 tahun 2019.[ifw/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar