Politik Pemerintahan

7 Panitia Pilkades Wadul, Ini Respon Pemkab Mojokerto

Plt Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Ada tujuh Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mendatangi kantor Pemkab Mojokerto terkait keberatan salah satu Calon Kepala Desa (Cakades). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto menunggu Wakil Bupati Mojokerto.

Plt Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto membenarkan, ada tujuh desa di Kabupaten Mojokerto yang menyampaikan keberatan hasil Pilkades dari salah satu Cakades.

“Keberatan yang disampaikan para Cakades sama, banyaknya surat suara yang tidak sah akibat coblosan ganda dan jumlahnya yang tinggi mencapai ribuan dan ratusan. Dan Panitia Pilkades sudah menyampaikan kepada kami terkait hal tersebut,” ungkapnya, Jumat (1/11/2019).

Masih Ardi, pihaknya akan melakukan pengecekan secara administrasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 30. Dalam UU tersebut disebutkan, apakah cacat prosedur, cacat kewenangan atau cacat substansi sehingga setelah dilakukan penelitian maka akan dikeluarkan rekomendasi.

“Setelah itu kami serahkan kepada Wakil Bupati untuk diambil keputusan. Seperti di Medali, tata tertib yang dijalankan sudah sesuai dengan Permendagri dan Perda, tidak ada yang menyimpang. Pilkades ini diatur khusus dalam Permendagri Pasal 40 nomor 112,” katanya.

Dalam Permendagri Pasal 40 nomor 112 tersebut tertulis tentang kriteria surat suara yang sah itu seperti apa. Pilkades tahun ini berbeda dengan pilkades pada tahun tahun sebelumnya karena Pilkades tahun ini tidak terduga. Yang awalnya diprediksi sangat rawan ternyata damai dan adem ayem.

“Begitu juga dengan sebaliknya yang diprediksi damai ternyata sangat rawan. Kami belum bisa memastikan, keberatan yang diajukan oleh salah satu Cakades melalui Panitia Pilkades bisa mengganggu pelantikan kepala desa. Kami lihat terlebih dulu hasilnya gimana,” ujarnya.

Apakah keberatan yang diajukan nantinya diterima oleh Bupati atau tidak, lanjut Ardi, pihaknya akan konfirmasi ke Panitia Pilkades, Badan Pemberdayaan Desa (BPD) dan pemerintah desa. Menurutnya, Pemkab Mojokerto tetap akan menjadwalkan pelantikan Kades serentak Desember mendatang.

“Kami tetap agendakan pelantikan pilkades serentak ini pada awal bulan Desember, insya Allah minggu pertama. Seandainya, ada salah satu 7 desa ini yang masih tidak puas dengan hasil gugatan, mereka bisa ke pengadilan. Tapi tetap tidak mengganggu jadwal pelantikan kepala desa,” jelasnya.

Ardi menambahkan, saat ini pihaknua sudah mengirimkan permohonan Surat Keputusan (SK) ke Wakil Bupati. Setelah itu, DPMD akan menentukan tanggalnya. Karena harapannya, di tahun anggaran baru 2020 sudah ada Kades baru. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar