Politik Pemerintahan

Bantuan Sepeda Motor, Komputer dan Printer untuk 147 BumdesMa Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar memberikan bantuan peralatan penunjang kinerja Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) di Jawa Timur.

Peralatan penunjang tersebut diharapkan mampu mewujudkan produktifitas Bumdesma dalam melayani usaha perekonomian masyarakat desa.

Bantuan tersebut diberikan secara simbolis di Gedung Negara Grahadi Surabaya dan disaksikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Senin (28/12/2020). “Diharapkan dengan bantuan tersebut dapat memacu produktivitas kinerja Bumdesma agar lebih berkualitas,” kata Gubernur Khofifah.

Ke-147 Bumdesma tersebut adalah Lembaga Keuangan Desa (LKD) percontohan yang dicanangkan di Jawa Timur Oktober 2020 lalu.

BUMDesMa merupakan transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pengelola dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) sejak tahun 1998 dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan telah berakhir 31 Desember 2014.

Gubernur Khofifah menjelaskan, hingga akhir program di Jawa Timur terdapat 522 UPK dengan mengelola dana bergulir lebih dari Rp 1,6 triliun dan hingga saat ini masih tetap dikelola dengan baik. 522 UPK tersebut tersebar di 522 kecamatan di 29 kabupaten, dan memberikan manfaat kepada 72.582 kelompok masyarakat (Pokmas).

Dari 522 UPK tersebut, 147 UPK di antaranya bertransformasi menjadi BUMDesMa yang mengelola aset dana bergulir saat awal tahun 2015 sebesar Rp 475,5 miliar dan berkembang menjadi Rp 593,6 miliar pada tahun 2019. “Artinya, dengan bertransformasi menjadi BUMDesMa akan menjamin berkembangnya dana bergulir sekaligus ada kepastian hukum dari sisi kelembagaan,” kata Gubernur Khofifah.

Jawa Timur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dana bergulir eks PNPM MPd mengikuti arah kebijakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa pengaturan PNPM MPd pasca program dan pelestarian hasil-hasilnya harus ditata dan dipastikan kepemilikan asetnya berdasarkan pengaturan Undang Undang Desa.

Di Jawa Timur sendiri telah terbentuk pula 6.080 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan beragam unit usaha diantaranya adalah usaha simpan pinjam sejumlah 4.148 unit, dengan total modal kerja yang dikelola sebesar Rp 193,8 miliar dan telah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 8,2 milyar. Dalam acara tersebut juga diberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil mengentas desa tertinggal.

Seperti diketahui, berdasarkan IDM Tahun 2019 di Jatim masih terdapat 344 desa tertinggal, berkat kerja bersama Pemprov Jatim dengan Para Bupati yg daerahnya masih memiliki desa tertinggal waktu itu, telah berhasil mengentaskan desa tertinggal di Jatim, sehingga di Tahun 2020 ini Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Jatim hanya tinggal 4 Desa, yaitu 2 Desa Tertinggal dan 1 Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Sidoarjo.

Tiga desa di Sidoarjo sudah tenggelam terdampak lumpur lapindo yaitu Desa Besuki Kecamatan Jabon dan Desa Renokenongo Kecamatan Porong, sementara Desa Sangat Tertinggal yaitu Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin, sehingga di Jatim di Tahun 2020 ini tinggal 1 Desa Tertinggal yaitu Desa Tambakukir, Kecamatan Kotanyar Kab Probolinggo.

Tak kalah penting, dalam kesempatan yang sama juga dilakukan Penandatangan Sinergitas Pelaksanaan Program Kerja Bersama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Penandatanganan tersebut sebagai salah satu upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemprov Jatim. Penandatanganan tersebut menindaklanjuti surat Menteri Desa Tanggal 5 Agustus 2020 Nomor S2310/PR.01.01/VIII/2020 tentang Permohonan Dukungan Akses Permodalan BUM Desa.

“Maka Pemerintah Jawa Timur bersama sama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur bersinergi untuk memberikan kemudahan akses kepada BUM Desa di Jawa Timur yg ingin mengembangkan usahanya melalui permodalan yg murah dari Bank Jatim,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Mochamad Yasin. (tok/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar