Politik Pemerintahan

Pembahasan KUA PPAS Batal Digelar, DPRD Bojonegoro Tunggu Kesiapan Pemkab

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Imam Sholikin

Bojonegoro (beritajatim.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Imam Sholikin mengatakan, penundaan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) itu karena ada surat permintaan dari Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah.

Pembahasan KUA PPAS itu seharusnya sudah dilakukan kemarin oleh DPRD Bojonegoro bersama dengan Tim Anggaran dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bojonegoro. “Pembahasan KUA PPAS ini untuk APBD induk 2021. Sebagai pedoman rapat, untuk Peraturan Pemerintah (PP) sudah ada, tetapi dari Kemendagri belum turun,” ujarnya, Jumat (24/7/2020).

Pihaknya saat ini masih menunggu dari Pemkab Bojonegoro, sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kemendagri apakah di tahun 2021 masih berlangsung seperti tahun 2020, yakni pemberlakuan Kejadian Luar Biasa (KLB) non alam pademi Covid-19 atau tidak. Sekarang belum ada penentuan.

“Kita nunggu sampai tanggal 16 Agustus. Tapi harapannya ya sebelum tanggal 16 Agustus sudah ada juklak juknis dari Kemendagri, bahwasanya tahun 2021 ini seperti apa. Termasuk menunggu alokasi dana dari pemerintah pusat, jadi alokasi anggaran di 2021 bisa tepat,” punkasnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah mengungkapkan, akhir minggu depan hingga awal bulan Agustus KUA PPAS ini harapannya sudah bisa dibahas kembali. “penyusunan rancangan APBd sudah bisa dilakukan akhir minggu depan, awal Agustus sudah mulai dibahas,” terangnya. [lus/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar