Politik Pemerintahan

Apresiasi Pemprov Kawal Bansos, DPRD Jatim: Jangan Kritik Salah Alamat!

Wagub Jatim Emil Dardak saat makan lesehan bersama warga

Surabaya (beritajatim.com) – Adam Rusydi, anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menjalankan koordinasi dan supervisi penyaluran bansos secara intensif.

“Saya berkesempatan melihat langsung Pak Wagub Emil Dardak turun ke kantor desa di Sidoarjo, tanpa membawa rombongan dan acara seremonial. Pak Wagub memastikan langsung bagaimana pelaksanaan penyaluran bansos yang berlapis-lapis sumbernya serta menjawab langsung keluhan-keluhan dan curhat dari perangkat desa,” ujar Adam.

Sebelumnya diketahui Emil Dardak juga turun ke RT dan RW di Surabaya untuk mengecek bansos provinsi.

Anggota DPRD Jatim dari kalangan milenial ini berharap masyarakat bisa memperoleh informasi utuh dan jangan sampai ada pihak-pihak yang memancing di air yang keruh, dengan memberikan kritik yang salah alamat.

“Kenyataannya Pemprov merancang bansos dengan sangat hati-hati, karena tantangannya berat, masyarakat yang terdampak sangat banyak dan pendataan itu bukan perkara sederhana. Kalau tidak pernah bicara hati ke hati dengan ketua RT, RW dan Kades, mungkin tidak tahu betapa sulitnya melakukan verifikasi dan validasi, apalagi dalam waktu yang sedemikian singkat di tengah beratnya tekanan hidup masyarakat,” tutur anggota legislatif dari Dapil Sidoarjo ini.

Wagub Jatim Emil Elistiano Dardak

Menurut Adam setelah kunjungan Wagub Jatim, terdapat kejelasan bahwa besaran nominal bantuan Pemprov yang dibuat setara dengan nilai nominal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keputusan yang bijak. Ini karena selain menjaga rasa keadilan dan memenuhi kebutuhan inti pangan secara relatif cukup, tetapi juga membuka ruang untuk menjangkau lebih banyak masyarakat terdampak di Jatim yang belum dapat disentuh Bansos Kemensos dan BLT Dana Desa. Saat ini, lebih dari 1 juta keluarga di Jawa Timur mendapatkan Bansos dari Pemprov Jatim.

Adapun terkait isu keterlambatan bansos, Adam menjelaskan bahwa pendataan bansos harus satu pintu, yaitu melalui Pemkab dan Pemkot. Jika dijalankan sendiri akan berpotensi tumpang tindih, dan Adam mengapresiasi koordinasi erat Wagub dengan Kadinsos se-Jawa Timur.

“Saya mengikuti betul prosesnya. Pemkab dan Pemkot tentu tidak bisa merampungkan data penerima bansos Pemprov, kalau belum menyelesaikan bansos tunai Kemensos dan BLT Dana Desa. Wagub sempat menunjukkan group WA yang dibuatnya bersama Kadinsos dan Pusdatin Kemensos. Menurut saya, sudah tepat karena dengan turut mengawal pendataan bansos Kemensos, maka proses bansos Pemprov otomatis akan bisa dilakukan,” tutur alumnus Unesa ini. (tok/ted) 

Apa Reaksi Anda?

Komentar