Politik Pemerintahan

59 RT di Kabupaten Mojokerto Terapkan PPKM Berskala Mikro

Kapolres Mojokerto, AKBP Dony Alexander saat meninjau Desa Sooko RT 05 RW 13, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 59 Rukun Tetangga (RT) di wilayah hukum Polres Mojokerto menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro. Polres Mojokerto juga akan melaksanakan program 3T secara masif yaitu testing testing dan treatment kepada warga.

Kapolres Mojokerto, AKBP Dony Alexander mengatakan, Polres Mojokerto bersama Kodim 0815 Mojokerto dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto meninjau launching PPKM berskala mikro di wilayah Kecamatan Sooko. “Yakni Desa Sooko RT 05 RW 13,” ungkapnya, Kamis (11/2/2021).

Masih kata Kapolres, PPKM berskala mikro di wilayah hukum Polres Mojokerto ada 59 titik. Sebanyak 59 titik tersebut akan menerapkan PPKM berskala mikro dalam 12 hari ke depan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Mojokerto Nomor : 130/220/1416-034/2021. Setiap harinya akan dilakukan pemantauan.

“Yang melibatkan seluruh tenaga kesehatan yang ada di wilayah kecamatan untuk menggatensi kesehatan masyarakat yang ada di dalam lokasi PPKM berskala mikro di tiap-tiap RT. Alhamdulillah proses pelaksanaan kegiatannya sangat didukung oleh seluruh masyarakat dalam rangka untuk dimulainya PPKM berskala mikro,” katanya.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan, lanjut Kapolres, yaitu lebih menertibkan dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam rangka untuk memahami protokol kesehatan. Polres Mojokerto juga akan melaksanakan program 3T secara masif yaitu testing testing dan treatment kepada warga yang masuk di dalam tempat tinggal wilayah yang menerapkan PPKM berskala mikro.

“PPKM berskala mikro diarahkan ke tingkat RT sesuai arahan Kemendagri, Panglima, Kapolri, Presiden dan Kapolda. Kami akan melakukan kegiatan pembatasan-pembatasan terkait dengan jam yang akan kami tentukan di wilayah yang menerapkan PPKM berskala mikro,” ujarnya.

Kapolres menambahkan, di RT 05 RW 13 Desa Sooko terdapat satu orang warga yang terpapar Covid-19. Untuk mengantisipasi adanya kluter di wilayah tempat tinggal, lanjut Kapolres, maka yang bersangkutan dilakukan dikarantina terpusat oleh pemerintah. Sesuai arahan Kapolda Jatim tidak ada lagi yang statusnya isolasi mandiri.

“Mudah-mudahan ini bermanfaat kami juga akan menurunkan bhabinkamtibmas kami dan juga dari TNI akan menurunkan Babinsa dan juga Kepala Desa untuk akan mengecek lokasi-lokasi PPKM di wilayah Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 59 titik PPKM berskala mikro, segala kegiatan dan juga dukungan logistik akan didukung penuh oleh desa,” jelasnya.

Yakni menggunakan anggaran desa. TNI/Polri akan bersinergi untuk nantinya mengasistensi lokasi PPKM berskala mikro untuk nantinya bisa tetap tertib, tetap teratur dan juga tetap sebagaimana yang diinginkan untuk bisa mendisiplinkan dan memutus mata rantai Covid-19 sesuai dengan harapan.

“Untuk rencana penambahan PPKM berskala mikro di wilayah hukum Polres Mojokerto belum ada. Tadi pagi kita sudah rapatkan dengan pemerintah daerah sepakat untuk wilayah Kabupaten Mojokerto ada 59 titik PPKM skala mikro yang akan kita laksanakan dan nantinya hari demi hari akan kita pantau kegiatannya,” urainya.

Menurutnya, jika ada warga yang terpapar Covid-19 akan dibawa ke lokasi karantina yang sudah disiapkan Pemkab Mojokerto. Yakni di beberapa Kampung Tangguh Semeru dan beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Mojokerto yang sudah menjadi rujukan. Pihaknya akan mendirikan posko di 59 titik PPKM berskala mikro.

“Nantinya akan kita siapkan untuk menjadi lokasi titik kumpul tim yang akan mengawasi PPKM. Karena PPKM ini akan diawasi beberapa orang yang ditunjuk masyarakat sebagai yang bertanggungjawab dan masuk struktur organisasi PPKM berskala mikro. Kampung Tangguh Semeru ada penambahan hari ini,” tegasnya.

Penambahan Kampung Tangguh Semeru ada sebanyak 70, yang sebelumnya hanya sebanyak 45 Kampung Tangguh Semeru. Semua sudah berdiri ada sebanyak 117 Kampung Tangguh Semeru wilayah Kabupaten Mojokerto untuk bisa bekerja sama dan sinergi antara pemerintah daerah, TNI/Polri dan masyarakat. [tin]



Apa Reaksi Anda?

Komentar