Politik Pemerintahan

57.325 Pekerja di Kabupaten Mojokerto Tercatat Aktif Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi menyerahkan BSU kepada pekerja aktif di Kabupaten Mojokerto. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat melalui BPJS Ketenagakerjaan, memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 57.325 orang pekerja aktif yang terdaftar dalam program kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Mojokerto Pungkasiadi bersama Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto, Dwi Endah Aprilistyani di Pendopo Graha Maja Tama Pemkab Mojokerto, Kamis (17/9/2020).

“Jumlah penerima BSU untuk Kabupaten Mojokerto sebanyak 57.325 orang. Terdiri atas Kepesertaan Penyelenggara Negara (Non ASN) sebanyak 12 orang dan Kepesertaan Bukan Penyelenggara Negara sebanyak 57.313 orang,” ungkap Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto, Dwi Endah Aprilistyani.

Sampai dengan saat ini, tambah Dwi, sesuai arahan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto telah melakukan penyisiran data by name by address peserta aktif di BPJamsostek per tanggal 30 Juni yang rencananya akan di serahkan ke Kementrian Ketenagakerjaan sebanyak 15,7 juta orang pekerja.

Bantuan senilai Rp600 ribu per bulan yang akan diberikan selama empat bulan atau jika ditotal sejumlah Rp2,4 juta per orang tersebut, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Covid-19.

Pada pasal 3 ayat (2) Permenaker tersebut, dijabarkan beberapa syarat untuk memperoleh bantuan yang dimaksud. Antara lain berstatus WNI (dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan), terdaftar sebagai peserta aktif Program BPJS Ketenagakerjaan (dibuktikan dengan Nomor Kartu Kepesertaan), pekerja/buruh penerima upah serta terdaftar dalam kepesertaan aktif sampai dengan Juni 2020.

Adapun tujuannya diberikannya bantuan tersebut, tak lain adalah untuk meningkatkan daya beli para penerima bantuan, terutama dalam empat bulan masa penerimaan bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah ini melengkapi sejumlah program bantuan dan stimulus lain yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Diantaranya bantuan sosial tunai, BLT desa, bantuan subsidi listrik, kartu prakerja, bantuan sembako, hingga banpres produktif usaha mikro. Bantuan subsidi upah oleh pemerintah ini, diharapkan pula mampu meningkatkan kesadaran pemberi kerja/perusahaan baik skala besar/menengah, kecil, mikro untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dimana jaminan sosial tersebut merupakan program pemerintah sebagai jaring pengaman sosial ketika terjadi resiko seperti halnya di masa pandemi seperti ini.

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi mengucapkan terima kasih atas sinergi yang terjalin dalam menangani pandemi Covid-19. Bupati juga kembali menjelaskan upaya-upaya yang telah dilaksanakan upaya penanggulangan wabah ini.

“Saya terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto atas sinergi ini, kita ingin bencana ini cepat selesai, jadi memang harus kerja sama-sama. Pemerintah Kabupaten Mojokerto sejak awal pandemi telah bergerak cepat. Kita perhatikan semua aspek kesehatan masyarakat dan mencoba penuhi semua kelengkapan,” katanya.

Bupati berharap Jaminan Pengamanan Sosial (JPS) diperhatikan betul dengan realisasi penyaluran bantuan-bantuan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto juga membuat regulasi terkait disiplin protokol Covid-19. Demikian juga dengan pemulihan ekonomi dan keamanan.

“Saya tidak bosan untuk terus mengingatkan protokol kesehatan, bahkan harus dilebihkan karena pandemi ini belum selesai,” ujarnya. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar